Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.

Kementerian Luar Negeri sebagai Badan Publik menjalankan amanat UU KIP dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan tetap memperhatikan hak Badan Publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan.

Melalui Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 20/B/KP/111/2011/01 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri, Direktur Informasi dan Media ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Luar Negeri.

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Selain itu, PPID Kementerian Luar Negeri juga didukung oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 106/B/KP/I/2016/01 tentang Tim PPID Kemlu dan Perwakilan RI​.