Misi Kementerian Luar Negeri

Misi Kementerian Luar Negeri

​​​​​Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi dan Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional

Memperkuat adalah menjadikan lebih kuat dari kondisi sebelumnya.

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia international terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan di antaranya melalui peran sebagai mediator dan stabilisator.

Negara Maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim.

Kerja Sama Internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Kepentingan Nasional adalah amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2015-2019 difokuskan pada pencapaian Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional.

Memantapkan adalah meningkatkan; mengukuhkan.

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Penjuru adalah sebagai garda terdepan dan lokomotif serta peran koordinator.

Pelaksana Hubungan Luar Negeri adalah pelaksana setiap kegiatan yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi-organisasi, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Dukungan dan Peran Aktif adalah sokongan, bantuan, partisipasi positif dan keikutsertaan secara aktif.

Pemangku Kepentingan Nasional adalah segenap pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri.

3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni.

Mewujudkan adalah melaksanakan dan menyelenggarakan.

Kapasitas Kementerian Luar Negeri adalah kemampuan Kementerian Luar Negeri untuk menciptakan nilai (value) dimana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri.

Mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik; menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi.

Kementerian Luar Negeri telah menyusun suatu kerangka strategis tujuan Kementerian Luar Negeri berdasarkan Trisakti, Nawa Cita, dan visi dan misi Presiden RI, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan tekad “Diplomasi untuk Rakyat”. Berdasarkan visi dan misi Kementerian Luar Negeri tahun 2015-2019, Kementerian Luar Negeri juga menjabarkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan tiga perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal business process perspective, dan learning & growth perspective, yang menggambarkan hubungan sebab akibat.