Kelompok 77 dan China

Kelompok 77 (G-77) dibentuk pada tanggal 15 Juni 1964 melalui pengesahan Joint Declaration dari 77 anggota negara berkembang pada saat berlangsungnya sidang Sesi Pertama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa. Sampai saat ini, Kelompok 77 dan China telah beranggotakan 133 negara. G-77 saat ini juga memiliki Chapter di 6 kota dunia, yaitu di Jenewa, Paris, Roma, Nairobi, New York, dan Wina.

Kelompok 77 dan China pada dasarnya merupakan forum yang bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Pada perkembangannya, kegiatan Kelompok 77 dan China ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan kerja sama Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas kerja sama dalam memantapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Kelompok 77 dan China memiliki kegiatan-kegiatan penting dalam kerangka PBB, terutama untuk merundingkan berbagai isu dan keputusan/resolusi yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PBB. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah tindak lanjut pelaksanaan Program Aksi KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, KTT Wanita di Beijing, Sidang Khusus SMU PBB mengenai obat-obat terlarang, modalitas penyelenggaraan Konferensi Internasional mengenai Pendanaan untuk Pembangunan, Pengkajian Tiga Tahunan Kegiatan Operasional PBB untuk Pembangunan, Pelaksanaan Dialog di SMU PBB mengenai Globalisasi, Pertemuan Interim Development Committee IMF/Bank Dunia, ECOSOC, dan usulan reformasi PBB di bidang ekonomi dan sosial.

Bagi Indonesia, kerja sama dalam wadah Kelompok 77 dan China merupakan sarana yang baik untuk penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan, antara lain melalui Perez-Guererro Fund. Kelompok 77 dan China juga telah memberikan dukungan bagi Indonesia dalam bentuk pendekatan dari 133 negara berkembang anggota Kelompok 77 dan China untuk kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di PBB. Salah satu contohnya adalah ketika Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, serta dalam kebijakan lainnya di PBB.


Pada tanggal 26 September 2013, Pertemuan tingkat Menteri Kelompok 77 dan China diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 tahun 2013 di New York, AS. Kelompok 77 dan China menaruh perhatian pada isu-isu yang tengah berkembang, seperti pembangunan berkelanjutan, krisis ekonomi, tata kelola ekonomi dunia, ketahanan pangan dan energi, kedaulatan terhadap sumber daya alam, pembiayaan pembangunan, dan penanganan dampak perubahan iklim. Dalam isu perubahan iklim,  kelompok ini diharapkan dapat memiliki kesatuan posisi dan dapat mendorong komitmen kedua Protokol Kyoto dapat diterapkan secara efektif.

Pada Pertemuan tingkat Menteri Kelompok 77 dan China, Indonesia menyampaikan pentingnya implementasi dari mandat Rio+20. Mandat ini mencakup perlunya koherensi OWG SDGs dengan upaya merumuskan agenda pembangunan pasca-2015. Pendirian High Level Political Forum untuk pembangunan berkelanjutan perlu diarahkan dalam konteks penguatan dan reformasi kelembagaan oleh UN development arm, khususnya ECOSOC, dan perlunya kepastian efektivitas dari strategi mobilisasi pembiayaan bagi pembangunan berkelanjutan yang akan dirumuskan oleh inter-governmental group of experts on sustainable financing strategy. Indonesia juga menegaskan perlunya menyepakati roadmap pembahasan perubahan iklim yang secara hukum bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota setelah tahun 2020. Di samping sesi diskusi, Pertemuan tingkat Menteri Kelompok 77 dan China juga telah menerima Kiribati sebagai anggota ke-133.

Pertemuan tingkat Menteri Kelompok 77 dan China menghasilkan Deklarasi Menteri Kelompok 77 dan China. Deklarasi ini mencerminkan posisi bersama atas beberapa isu post-2015 development agenda, seperti financing for development, hubungan antara PBB dan organisasi non-PBB (G20), dan isu terkait UNCLOS. Adapun dalam pertemuan tingkat tinggi bagi Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia mengusulkan adanya suatu pertemuan rutin dari Chapter G-77 untuk lebih memperkuat perencanaan dan pengawasan program KSS yang dilakukan di negara anggota. (Terakhir dimutakhirkan: 28 Januari 2014)​