Developing Eight (D-8)

​Developing Eight (D-8) didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 D-8 pada 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. Deklarasi Istanbul memuat tujuan, prinsip-prinsip, dan bidang-bidang kerja sama D-8, yaitu peace instead of conflict, dialogue instead of confrontation, justice instead of double-standards, equality instead of discrimination, dan democracy instead of oppression. D-8 terdiri dari 8 (delapan) negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.


Pada mulanya, pembentukan D-8 dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan negara-negara Islam anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) guna menghadapi ketidakadilan dan sikap mendua negara-negara Barat. Namun, dalam perkembangannya, D-8 bertransformasi menjadi kelompok yang tidak bersifat eksklusif keagamaan dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggotanya melalui pembangunan ekonomi dan sosial. D-8 ingin meningkatkan posisi negara anggotanya dalam perekonomian dunia, memperluas dan menciptakan peluang-peluang baru dalam bidang perdagangan, memperkuat tercapainya aspirasi negara anggotanya dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat global, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat negara-negara anggotanya.


Untuk mencapai tujuan tersebut, kerja sama D-8 difokuskan pada peningkatan intra-trade di antara negara-negara anggotanya. Pada tahun 1999 – 2007, nilai intra-trade negara-negara D-8 meningkat lebih dari 200 persen (dari USD 14.5 miliar menjadi USD 49 miliar). Walau cukup signifikan, jumlah ini belum melebihi 5 persen dari total perdagangan negara anggota D-8 dengan dunia. Oleh karena itu, diharapkan pada akhir dekade kedua kerja samanya (2018), intra-trade D-8 dapat meningkat menjadi 15 - 20 persen dari total perdagangan negara anggotanya dengan dunia, atau mencapai USD 500 miliar.


Pada KTT D-8 ke-5 tahun 2006 di Bali, Indonesia telah menerima keketuaan D-8 dari Iran untuk periode 2006 - 2008. Pada kesempatan KTT tersebut, negara-negara D-8 juga telah membubuhkan tanda tangan pada 2 naskah Persetujuan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan di antara negara anggota, yaitu D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) dan Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (AACM).


Sebagai ketua D-8 pada periode tersebut, Indonesia telah berhasil melakukan revitalisasi D-8 yang antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah kegiatan dalam kerangka D-8 secara signifikan dengan diselenggarakannya 31 kegiatan (15 di antaranya diadakan oleh Indonesia). Tiga hal yang dapat dianggap sebagai pencapaian utama pada masa keketuaan Indonesia adalah:

1.     Upaya peningkatan status Sekretariat D-8 dari Office of Executive Director melalui interim arrangement Sekretariat D-8 di mana 3 negara anggota D-8 masing-masing mengirimkan Sekjen (Indonesia), Direktur (Iran), dan Ahli Ekonomi (Turki).

2.     Perumusan Roadmap D-8 (2008 - 2018) yang difasilitasi oleh Indonesia di Bangka Belitung pada bulan April 2008.

3.     Penyelesaian pembahasan PTA D-8 beserta annexes-nya secara menyeluruh.


Pada KTT D-8 ke-6 di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 4 – 8 Juli 2009, Dr. Dipo Alam ditetapkan sebagai Sekjen D-8 pertama yang bekerja untuk periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2012. KTT tersebut juga telah mengadopsi D-8 Roadmap yang akan berfungsi sebagai pedoman kerja sama D-8 untuk peride 2008 - 2018 dan memiliki bidang-bidang kerja sama yang kesemuanya diarahkan untuk menghasilkan capaian-capaian konkret di bidang perdagangan, industri, perhubungan udara, energi, pertambangan dan mineral, kepabeanan, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, dan kredit mikro. 


Pada bulan November 2012, diselenggarakan KTT ke-8 D-8 di Islamabad, Pakistan, yang dihadiri oleh Presiden RI. Hasil dari KTT tersebut adalah sebagai berikut:

 

·          Mengesahkan D-8 Global Vision, yaitu dokumen mengenai visi dan misi organisasi yang diharapkan dapat memberikan visibility D-8 bagi publik di tingkat global,

·          Mengesahkan D-8 Charter, yaitu dokumen yang memuat aturan-aturan, prinsip dan tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, sekretariat, tata cara pengambilan keputusan, dan tata cara pengunduran diri dari keanggotaan. Piagam D-8 juga mengatur tata cara penerimaan anggota baru serta pengamat, baik dari negara lain, organisasi internasional, maupun organisasi non-pemerintah.

·          Mengadopsi Islamabad Declaration 2012, yang berisi komitmen dan pernyataan yang menegaskan kembali prinsip-prinsip D-8 dan menerima hasil laporan berbagai kegiatan yang telah dilakukan seperti Kerja Sama Selatan-Selatan, energi, pertanian dan ketahanan pangan, serta kerja sama dengan pihak swasta.

·          Mengukuhkan Dr. Seyed Ali Muhammad Mousavi dari Iran selaku Sekjen D-8 periode 2013-2016.

 

Pada Pertemuan Komisi D-8 ke-34 dan Pertemuan Tingkat Menteri D-8 ke-16 yang digelar di Islamabad, Pakistan, tanggal 17-19 Desember 2013, telah dibahas usulan pembentukan Eminent Persons Group.  Eminent Persons Group diharapkan dapat membantu pengkajian kinerja D-8 dan rencana penyusunan dokumen hasil akhir KTT D-8 ke-9 di Turki pada tahun 2014 yang berupa deklarasi dan hasil capaian D-8 pasca selesainya life-cycle D-8 pertama. (Terakhir dimutakhirkan: 23 Januari 2014)