Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir

1/20/2016 Wednesday, January 20, 2016

Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh transnational organized criminal groups adalah United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Lebih lanjut, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional di mana Indonesia berperan aktif antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan pencucian uang; perdagangan ilegal benda-benda budaya; serta pemberantasan narkotika dan psikotropika.

Pengakuan masyarakat internasional atas peran aktif Indonesia dalam penanganan isu-isu kejahatan transnasional terorganisasi adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Konferensi Para Pihak Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties/COP) pada United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Sesi Keenam periode 2012 hingga 2014.

 

Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang

Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengatasi isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang  yang termasuk dalam migrasi ireguler melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Bagi Indonesia, isu terkait migrasi ireguler bersifat lintas negara dan tidak ada satu negarapun yang dapat menyelesaikannya sendiri.

Di dalam penanganan masalah migrasi ireguler, Indonesia berpegang pada dua prinsip; prinsip pertama yaitu burden sharing dimana negara-negara harus bersama-sama mencari pemecahan masalah migrasi ireguler dan menghindari pengalihan beban ke negara lain. Prinsip kedua adalah shared responsibility dimana terdapat tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan dalam menangani migrasi ireguler. Indonesia juga mengedepankan pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, tujuan membina kerja sama antar negara adalah untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan.

Oleh sebab itu, Indonesia berpandangan bahwa penyelesaian yang berkesinambungan dibutuhkan dalam penanggulangan akar permasalahan, seperti kemiskinan, kurangnya akses, ketidakadilan, kurangnya penegakan hak asasi manusia, kesenjangan pembangunan  dan kurangnya pendidikan. Sebagai contoh komitmen Indonesia, pada tanggal 27-28 November 2015 lalu Indonesia telah menyelenggarakan Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons di Jakarta. Pertemuan berupaya mencari bidang-bidang kerja sama konkret dalam penanggulangan akar permasalahan migrasi ireguler melalui dialog konstruktif antara negara-negara yang terdampak.

Indonesia juga berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berbagai Working Group di bawah UNTOC, Global Forum on Migration and Development, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), dan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process).

Salah satu forum penting lainnya bagi politik luar negeri Indonesia terkait migrasi ireguler adalah Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process). Indonesia dan Australia merupakan pendiri dan sekaligus Co-chair dari Bali Process. Sejak pendiriannya pada tahun 2002 hingga sekarang, Bali Process telah menjadi Regional Consultative Process tertua dan terbesar di kawasan. Dalam kerangka Bali Process, Indonesia telah mengadakan berbagai inisiatif yang mengumpulkan pihak berwenang, praktisi dan para ahli di kawasan untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan migrasi ireguler melalui manajemen perbatasan yang lebih baik, pengadopsian pendekatan yang berpusat pada korban, dan pemajuan saluran-saluran migrasi yang aman. Mekanisme pengambilan keputusan utama Bali Process adalah Pertemuan Tingkat Menteri yang diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia yang diadakan setiap dua atau tiga tahun.


Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia senantiasa berperan aktif dan menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya pemberantasan korupsi antara lain dengan menjadi tuan rumah Presiden dan tuan rumah dari Pertemuan Kedua Conference of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption-CoSP UNCAC yang diadakan di Bali, 28 Januari-1 Februari 2008.

Pada putaran pertama review implementasi dibawah kerangka UNCAC, Indonesia telah di-review oleh Inggris dan Uzbekistan pada tahun 2010 dan 2011. Review tersebut berfokus pada implementasi Indonesia terhadap Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum dan Bab IV tentang Kerjasama Internasional. Proses tersebut menghasilkan country report yang berisikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasi secara penuh ketentuan-ketentuan UNCAC. 

Pada Sidang Sesi ke-4 IRG UNCAC tahun 2013, Indonesia telah terpilih, bersama Pakistan, untuk me-review Kyrgystan dan, bersama Kolombia, untuk me-review Haiti.  Indonesia telah berhasil menyelesaikan review atas Kyrgyzstan dan Haiti di tahun 2015.

Saat ini, Indonesia telah bersiap untuk menghadapi proses review cycle ke-dua UNCAC yang akan dimulai pada tahun 2015-2019 dengan fokus pada Bab II Prevention dan Bab V Asset Recovery.

Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Indonesia secara konsisten berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan posisi nasional di berbagai mekanisme di bawah UNCAC, serta G20. Selain ituIndonesia juga aktif mendorong upaya pemulihan aset (asset recovery) guna memperoleh kembali aset-aset yang telah dilarikan oleh koruptor ke luar negeri. Dalam upaya pemulihan aset, Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam konteks bilateral.

 

Pemberantasan Perdagangan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang

Kejahatan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (cross border), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri.

Masyarakat internasional telah memiliki tiga Konvensi anti narkoba yaitu Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; Convention on Psychotropic Substances, 1971; dan Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait narkotika Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada tahun 2013, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu dari 53 negara anggota Commission on Narcotic Drugs (CND), dan Indonesia akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2017. Selain itu, pada tanggal 25 April 2013, pakar farmakologi dan farmakokinetis klinik Indonesia, Prof. Dr. Sri Suryawati, berhasil terpilih menjadi salah satu dari 13 Board Member INCB pada pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB, di Markas Besar PBB, New York. Prof. Suryawati selanjutnya akan menjalankan tugasnya di INCB sampai dengan tahun 2017. Terpilihnya wakil dari Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional yang tinggi terhadap Indonesia dan akan memberikan sudut pandang yang lebih seimbang dalam memajukan rezim pengawasan narkoba internasional.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursornya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara 'supply and demand reduction' dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai 'shared responsibility'.

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem yang akan diadakan pada 19-21 April 2016, Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC. Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan alternative development, yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pembangunan  dan peningkatan penghasilan di masyarakat.


Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang

Pada tahun 2010, Konferensi Para Pihak UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (New and Emerging Crimes), antara lain cybercrime, identity-related crimes, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar.

Indonesia terus menerus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional seperti pemeliharaan keamanan siber, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, illegal, unreported, unregulated fishing (IUUFishing), serta perdagangan satwa liar dan hasil hutan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan lintas negara baru belum banyak mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, studi, definisi dan kriminalisasi yang mencukupi. Kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dapat lebih ditingkatkan. Indonesia memiliki kepentingan besar agar kejahatan lintas negara baru dapat diatur secara lebih komprehensif mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pertukaran informasi dapat lebih diperkuat.


Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap IUU Fishing. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi eksklusif. Kerja sama penanggulangan IUU Fishing akan mendukung strategi Pemri dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian IUU Fishing serta kegiatan lain yang merusak di laut.

Di tataran multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya mengarusutamakan jenis-jenis kejahatan di dalam IUUFishing sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi baru di berbagai forum. Hal ini diperlukan mengingat IUUFishing merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama internasional dalam penanggulangannya. Selain itu, pengaturan internasional mengenai IUUFishing masih minimal dan belum terstruktur dengan baik.

Upaya-upaya Indonesia dalam pengarusutamaan isu-isu Maritime Transnational Organized Crime dilakukan dalam forum-forum di bawah kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), serta dukungan atas dimasukkannya IUU Fishing dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB terkait fisheries, seperti Resolusi A/RES/63/112 tentang sustainable fisheries.

Selain itu, Indonesia juga terus menggalang kesamaan posisi di antara like-minded countries dalam mengarusutamakan IUUFishing sebagai kejahatan transnasional baru di bawah kerangka PBB melalui berbagai pertemuan baik di Wina, maupun di Indonesia.


(Sumber: Direktorat KIPS)