Indonesia dan United Nations Peacekeeping Operations

1/20/2016 Wednesday, January 20, 2016

Lata​r Belakang 

United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan "flagship enterprise" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UN DPKO per 30 November 2015, tercatat sekitar 124,517 personil, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil yang diterjunkan (deployed) di 16 MPP PBB. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam memperkecil kesenjangan (gap) antara supply dan demand dalam berbagai MPP PBB.

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun demikian, dengan berakhirnya perang dingin, konteks penggelaran MPP PBB juga berubah dari misi "tradisional" yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih "multidimensional" baik dari segi mandat  maupun komposisi personel (yang melibatkan pula komponen polisi dan sipil) dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya MPP PBB harus menghadapi konflik antar negara namun saat ini MPP PBB dituntut pula untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara, serta dihadapkan pada meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme dan penyakit menular.

Peran Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa diwujudkan malalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operations/UN PKO).

Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional.

Secara strategis dan ekonomis partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Salah satu produk Indonesia yang digunakan dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah kendaraan militer lapis baja (ANOA) yang diproduksi oleh PT. Pindad.

Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur,Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Indonesia adalah negara penyumbang personel pasukan terbanyak pada misi UNIFIL (Lebanon) dengan jumlah 1,296 personel.

Guna mendukung kelancaran dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia pada MPP PBB, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011.
  2. PenetapanVision 4,000 Peacekeepers yang telah dibakukan dalam suatu peta jalan (Roadmap) guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui kontribusi hinnga 4.000 personel di tahun 2019. Untuk itu, Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 5 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 sebagai acuan strategis dalam mewujudkan Vision 4,000 Peacekeepers tersebut;
  3. Pendirian Pusat Misi Pemeliharaan perdamaian (PMPP) TNI sebagai pusat pelatihan personel TNI yang akan dikirimkan ke MPP PBB, sekaligus hub bagi pusat pelatihan serupa di kawasan. Kedepannya Kepolisian RI juga akan membangun pusat pelatihan bagi personel Polri yang akan dikirimkan ke MPP PBB;
  4. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Perpres ini menjadi landasan hukum payung bagi pengiriman personel dan pasukan Indonesia pada berbagai MPP, baik yang digelar oleh PBB maupun organisasi regional.

Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 tahun 2011, Presiden RI telah membentuk Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Pengarah), Menteri Luar Negeri (Ketua), Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Intelijen Negara. Sedangkan bertindak sebagai Sekretaris TKMPP dijabat oleh Ketua Pelaksana Harian, dalam hal ini telah ditunjuk Direktur Jenderal Multilateral, Kemlu. 

TKMPP mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional. Sedangkan untuk melaksanakan tugas itu, TKMPP melaksanakan fungsi: a). pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; b). penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan dunia; c). penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional; d). pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.​

Peningkatan Peran Sipil dalam Pemeliharaan Perdamaian

Dengan sifat peacekeeping yang semakin multidimensional dan robust, Indonesia juga mendorong pentingnya kontribusi pakar sipil dalam misi peacekeeping dan peacebuilding. Dalam hal ini, Indonesia telah memprakarsai resolusi mengenai civilian capacity in the aftermath of conflict pada Sidang Majelis Umum PBB (Maret 2012) yang disahkan secara konsensus. Selain itu, TKMPP  tengah menyusun suatu mekanisme untuk pengiriman pakar sipil nasional dalam berbagai program post-conflict peacebuilding PBB, seperti di bidang revitalisasi ekonomi dan basic safety and security.


(Sumber: Direktorat KIPS)