Laut China Selatan

2/28/2013 Thursday, February 28, 2013

​​​​Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi.

Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Adapun prinsip-prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini, antara lain, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan safety of maritime navigation and communication; pelindungan atas lingkungan laut; koordinasi search and rescue; upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan.

Sepuluh tahun kemudian, bersama RRT, ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan RRT untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut China Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya.

Pada tahun 2011 saat Pertemuan 44th AMM/PMC/18th ARF, di Bali, RRT dan ASEAN berhasil menyepakati Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea). Keberhasilan kesepakatan atas Guidelines ini, sejak penandatanganan DOC tanggal 4 November 2002, di Phnom Penh, Kamboja, merupakan suatu "major breakthrough" sekaligus salah satu "major achievement" dalam masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011. Kesepakatan itu membuka kesempatan bagi upaya implementasi DOC melalui pelaksanaan kegiatan atau proyek kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan dan bagi dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan suatu regional Code of Conduct in the South China Sea (CoC) yang akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik (operational preventive measure) dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif (effectively regulate the behaviour)

Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan kawasan Laut China Selatan yang aman, damai dan stabil melalui berbagai upaya diplomasi. Pada tahun 2012, menyikapi perbedaan pandangan dalam menyikapi situasi di Laut China Selatan Menlu RI pada tanggal 18-19 Juli 2012 telah melakukan pendekatan dan konsultasi intensif (shuttle diplomacy) dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN terkait posisi bersama. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disepakatinya ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea pada tanggal 20 Juli 2012. Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. ​The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002);
  2. The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (201 1);
  3. The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea;
  4. The full respect of the universally recognized principles of lnternational Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);
  5. The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties; and
  6. The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of lnternational Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Selain upaya-upaya tersebut, komitmen Indonesia juga telah ditunjukkan melalui penyelenggaraan Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea setiap tahun, sejak 1990, guna memberikan perspektif dan alternatif solusi bagi penyelesaian isu LCS.