Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime)

4/22/2013 Monday, April 22, 2013

​​​​Kementerian Luar Negeri dan para pemangku kepentingan nasional telah memperjuangkan upaya kriminalisasi kejahatan lingkungan terutama mengenai illegal logging, sejak forum multilateral the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) ke-15 tanggal 24-28 April 2006. Indonesia secara resmi mengajukan rancangan resolusi (ranres) mengenai International cooperation in preventing and combating illicit international trafficking in forest products, including timber, wildlife, and other forest biological resources dan setahun kemudian ditetapkan ke dalam resolusi 16/1 dan kemudian menjadi resolusi the Economic and Social Council (ECOSOC) 2008/25.

Inisiatif Indonesia tersebut juga termaktub ke dalam Deklarasi Salvador, yang diadopsi pada Crime Congress ke-12 tanggal 12-19 April 2010 di Salvador, Brazil, terutama pasal 10 yang menekankan perlunya perhatian terhadap bentuk kejahatan baru (new emerging forms of crime) yang berdampak signifikan terhdap lingkungan. Pada tahun 2010, upaya dimaksud berkembang menjadi pioneer programme United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik, penegakkan hukum dan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada sektor yang terkena dampak signifikan illegal logging. Program kerjasama dan capacity building ini juga mendukung efektivitas program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Framework (REDD+). Isu tersebut juga menjadi tema utama pada workshop dan diskusi tematik Sidang CCPCJ ke-22 tahun 2013, yaitu. Emerging forms of crime that have an impact on the environment.

Resolusi ECOSOC 2011/36 mengangkat mengenai kriminalisasi salah satu bentuk kejahatan lingkungan yaitu perdagangan illegal flora dan fauna langka. Indonesia telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Kepres no. 43 tahun 1978 dan telah memiliki beberapa instrumen hukum terkait yaitu UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya dan UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (diubah dengan UU no. 19/2004) dengan beberapa Peraturan Pemerintah yang mencantumkan ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatannya. Sejalan dengan Resolusi ECOSOC 2012/19, Pemri akan berperan aktif dalam peningkatkan kerjasama internasional untuk pemberantas kejahatan lintas negara terorganisir dalam segala bentuk dan manifestasinya, tidak terkecuali kejahatan lingkungan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Majelis Umum PBB dalam resolusi 55/25 menegaskan bahwa United Nations Convention on Transnational Organized Crimes (UNCTOC) telah memberikan kerangka hukum dan mekanisme kerjasama internasional yang efektif dalam memberantas perdagangan illegal sumber daya alam, dimana UNODC berperan untuk meningkatkan kapasitas Negara-negara anggota dalam penyelidikan, penindakan dan peradilan ​bentuk kejahatan tersebut, serta  sinkronisasinya dengan instrument hukum internasional terkait seperti Convention on Biological Diversity (CBD) dan CITES.

Pemri akan terus mendorong perubahan pola pikir terhadap upaya perlindungan alam dan satwa liar pada tataran regional dan multilateral, bahwa konservasi alam tidak hanya bertujuan untuk melindungi biodiversity serta flora dan fauna liar di dalamnya, namun lebih luas lagi untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia di bumi. Oleh karena itu, kriminalisasi kejahatan lingkungan dan penegakkan hukum perlu dilakukan sebagai upaya komplementer terhadap konservasi alam. (Sumber : Direktorat KIPS)