Isu Kosovo

2/4/2014 Tuesday, February 4, 2014

​​​Latar Belakang

Pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Pada tanggal 28 Februari 2008, dibentuk International Steering Group for Kosovo yang beranggotakan Inggris, Perancis, Jerman, Italia, AS, Austria, Republik Ceko, Finlandia, Swedia, Turki, Belgia, Denmark, Hongaria, Slovenia dan Swiss. Sementara, pada tanggal 4 Maret 2008, EU membentuk European Rule of Law Mission (EULEX) yang merupakan misi perdamaian dan keadilan untuk membantu pemerintah Kosovo mengawasi area dan kebijakan di Kosovo.

  
Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-63 tanggal 8 Oktober 2008, berhasil disahkan Resolusi 63/3 tentang “Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on whether the unilateral declaration of independence of Kosovo is in accordance with international law”. Hasil pemungutan suara terhadap ranres Serbia adalah 77 negara mendukung, 74 negara abstain, 6 negara menentang. Indonesia merupakan salah satu negara pendukung disahkannya resolusi 63/3.
 
Pada tanggal 22 Juli 2010 Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) telah mengeluarkan advisory opinion yang menegaskan bahwa deklarasi kemerdekaan secara sepihak (unilateral declaration of independence/UDI) Kosovo pada tanggal 17 Februari 2008 tidak melanggar hukum hukum internasional.
 
Menanggapi opini ICJ tersebut, pada tanggal 9 September 2010, resolusi A/64/L.65/Rev 1 mengenai “request for an advisory opinion of the international court of justice on whether the unilateral declaration of independence of Kosovo is in accordance with international law” telah diadopsi secara konsensus dalam SMU PBB. Ranres yang diajukan untuk dipungutsuarakan adalah ranres revisi terakhir yang merupakan kompromi antara Serbia dan Uni Eropa dan dico-sponsori oleh Serbia dan 27 negara anggota UE.
 
Pandangan Indonesia terhadap resolusi dimaksud disampaikan dalam explanation after the adoption, dengan menekankan beberapa hal yaitu:
a.      Indonesia menyambut baik disahkannya resolusi ini dengan konsensus. Hal ini menggambarkan adanya komitmen semua pihak untuk mencari solusi mengenai Kosovo dengan mengedepankan dialog.
b.      Prinsip ini tentunya sejalan dengan prinsip dasar Indonesia yang selalu konsisten mempercayai bahwa dialog dan diplomasi adalah jalan utama  untuk menyelesaikan semua masalah di forum PBB ini termasuk mengenai Kosovo.
c.      Indonesia menyadari advisory opinion yang disampaikan oleh ICJ membawa implikasi atau ramifikasi yang perlu dipelajari secara mendalam serta telah menciptakan dinamika baru yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak.
d.      Menekankan pentingnya untuk melestarikan dan menghormati kemurnian prinsip-prinsip hukum internasional, memegang teguh prinsip-prinsip penyelesaian konflik dengan damai, penghormatan terhadap integritas teritorial dan kebebasan menjalankan politik.
e.      Indonesia melihat bahwa intensi dan kesiapan dalam menjalankan proses dialog sebagaimana dimaksud pada resolusi ini dapat dijalankan dengan segera. PBB perlu untuk melanjutkan keterlibatannya dalam mencari solusi politik yang dapat diterima semua pihak yang bermuara kepada pemajuan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
 
Perkembangan
 
Pasca-tercapainya Kesepakatan Brussels Agreement yang dicapai pada tanggal 19 April 2013, secara umum situasi politik dan keamanan di Kosovo berlangsung cukup stabil. Namun demikian, implementasi kesepakatan tersebut diperkirakan akan berjalan lamban karena kedua belah pihak memiliki perbedaan pandangan yang cukup mendasar, khususnya terkait dengan pelaksanaan pembentukan pemerintahan munisipal, pengaturan institusi kepolisian, pengadilan, plat kendaraan, telekomunikasi dan energi (listrik).
 
Pada tanggal 19 Desember 2013, DK PBB menyelenggarakan debat mengenai situasi di Kosovo. Dalam pembahasan tersebut DK PBB memperoleh briefing dari Special Representative of the Secretary General for Kosovo, Farid Zarif dan mengundang PM Serbia, Ivica Dacic dan “PM Kosovo”, Hashim Thaci. Pembahasan kali ini berkutat seputar implementasi First Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations between Pristina and Belgrade, penyelenggaraan pemilihan daerah yang sukses di Kosovo tanggal 3 November 2013 dan upaya penguatan Rule of Law di bagian utara Kosovo.
 
Posisi  Indonesia
 
Indonesia hingga saat ini belum mengakui kemerdekaan Kosovo, yang dideklarasikan secara sepihak pada tanggal 17 Februari 2008. Posisi Pemerintah tersebut di atas sejalan dengan prinsip Indonesia untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah setiap negara anggota PBB, yang merupakan prinsip yang dikandung dalam Piagam PBB dan Hukum Internasional, sebagai prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh negara-negara, utamanya negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ‘nation building’ mereka.
 
Sejauh ini, Pemri tetap konsisten dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Serbia. Hal ini dilakukan atas dasar hubungan bilateral Indonesia dan Serbia yang berlangsung dengan baik sejak masih berdirinya Republik Federasi Sosialis Yugoslavia tahun 1956, yang pada saat itu masih terdiri dari 6 negara bagian yaitu Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro dan Makedonia yang terus berlanjut sampai saat ini, dimana Serbia telah menjadi negara sendiri pada 21 Mei 2006 setelah berpisah dengan Montenegro secara damai.
 
Dukungan kepada Pemerintah Serbia setelah tercapainya Kesepakatan Brussels juga telah disampaikan Presiden RI melalui surat kepada Presiden Serbia tanggal 30 April 2013 yang pada prinsipnya menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap komitmen Serbia untuk menyelesaikan masalah Kosovo secara damai melalui dialog dengan Pristina sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi PBB.​