Isu Khusus

  • Museum Konferensi Asia Afrika, Wujud Konkret Political Geography dan Soft Power Diplomasi Indonesia

    Selasa, 26 Jan 2016

    Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi intercontinental pertama yang pernah diselenggarakan di dunia. Bertempat di Bandung, ibukota Jawa Barat, konferensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 April pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika ini lahir dari gagasan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan peperangan yang terjadi di dunia pada saat itu. Selengkapnya

  • Isu Palestina

    Rabu, 20 Jan 2016

    Pada tanggal 29 November 2012, Negara Palestina resmi disahkan sebagai non-member observer state PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 (Indonesia sebagai co-sponsor). Hal ini memiliki implikasi simbolis sekaligus strategis bagi Palestina, yaitu menunjukan pengakuan dunia internasional atas statehood Palestina dan memberikan kesempatan bagi Negara Palestina untuk berperan aktif dalam forum PBB, termasuk memberikan dalam pemilihan tertentu. Selengkapnya

  • Indonesia dan United Nations Peacekeeping Operations

    Rabu, 20 Jan 2016

    United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan "flagship enterprise" PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UN DPKO per 30 November 2015, tercatat sekitar 124,517 personil, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil yang diterjunkan (deployed) di 16 MPP PBB. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam memperkecil kesenjangan (gap) antara supply dan demand dalam berbagai MPP PBB. Selengkapnya

  • Indonesia dan Reformasi Dewan Keamanan PBB

    Rabu, 20 Jan 2016

    Sejak World Summit PBB tahun 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Pada putaran Intergovernmental Negotiations telah dibahas 5 (lima) persoalan kunci (key issues) reformasi DK sebagai berikut: Categories of membership, Question of veto, Regional representation, Size of the enlarged Security Council and its working methods, The relationship between the Security Council and the General Assembly. Selengkapnya

  • Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme

    Rabu, 20 Jan 2016

    Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED). Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS). Selengkapnya

  • Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir

    Rabu, 20 Jan 2016

    Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh transnational organized criminal groups adalah United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Selengkapnya

  • Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal

    Rabu, 20 Jan 2016

    Bagian ini berisi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty/CTBT), Convention on Cluster Munitions (CCM), The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (Konvensi Senjata Biologi/KSB), Chemical Weapons Convention (Konvensi Senjata Kimia/KSK), Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personil (RDAP), dan Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Selengkapnya

  • Perubahan Iklim

    Jumat, 08 Jan 2016

    Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) diselenggarakan di Paris, tanggal 30 November – 11 Desember 2015. Konferensi tersebut merupakan milestone pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati Agreement 2015 yang legally binding, dan akan berlaku setelah tahun 2020. Agreement ini merupakan puncak upaya negosiasi satu dekade terakhir untuk pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Selengkapnya

  • Indonesia dan Hak Asasi Manusia

    Jumat, 08 Jan 2016

    Upaya pemajuan dan perlindungan HAM merupakan mandat UUD 1945, yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Kementerian Luar Negeri RI. Diplomasi Indonesia di bidang HAM di fora internasional didedikasikan sepenuhnya pada kepentingan nasional Indonesia, membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi HAM serta memberikan sumbangan Indonesia dalam upaya global bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Selengkapnya

  • Krisis Ekonomi Global

    Selasa, 04 Feb 2014

    Perekonomian global masih mengalami pelemahan dan proses pemulihan ekonomi yang terjadi di beberapa kawasan masih rentan dan tidak merata, serta pengangguran masih tinggi di banyak negara. Pertumbuhan global yang sampai Oktober 2013 mengalami perlambatan dan downside risks tetap menjadi pusat perhatian. Perlambatan tersebut didorong sebagian besar oleh melemahnya permintaan domestik dan pertumbuhan yang masih belum merata, terutama di Eropa; meskipun negara maju lain mengalami perbaikan pertumbuhan terutama Amerika Serikat dan Jepang. Selain itu, dampak kebijakan moneter AS bersamaan dengan melemahnya perekonomian negara emerging economies terus meredam pertumbuhan global. Selengkapnya

 1 2