Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN

3/17/2015

Pembentukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. 


Selaku pemrakarsa Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Indonesia memelopori penyusunan Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN yang terdiri atas tiga karakteristik utama, yaitu:

1.    Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma (a rules based community with shared values and norms)
2.    Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif (a cohesive, peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive security)
3.    Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar (a dynamic and outward looking region)

Koordinasi kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community Council). Pertemuan Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun dan pertama kali diadakan di Pattaya, Thailand pada 10 April 2009. Pada pertemuan APSC Council, Indonesia diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Menteri Luar Negeri sebagai wakilnya. Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN didukung oleh  para pejabat tinggi di bidang politik dan keamanan.
Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bertugas untuk (a) menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT di bidang politik-keamanan, (b) mengoordinasikan kerja berbagai sektor yang berada di lingkup kerja sama politik-keamanan, dan isu-isu lintas Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya, serta (c) menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik-keamanan.

Perwujudan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN didasarkan pada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Piagam ASEAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN), Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC), dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ) termasuk Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Berikut ini beberapa instrumen dalam Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN:

1)    Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN)
ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar (major powers) dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela (voluntary self-restraints). ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

2)    Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)
TAC atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama merupakan sebuah Traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. 

TAC ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 (lima) Kepala Negara pendiri ASEAN. TAC diamandemen pada tahun 1987 untuk membuka aksesi negara-negara di kawasan lain. Sampai tahun 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) negara, termasuk 10 negara ASEAN, yang telah mengaksesi TAC. 

3)    Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ)
Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone/ SEANWFZ) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat itu ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok, 15 Desember 1995. Penandatangan Traktat tersebut juga merupakan kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan internasional. Selain itu, Traktat tersebut juga bertujuan untuk melindungi Kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radio aktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

2.1.1    Implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 
Cetak biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN memuat roadmap dan timetable dalam rangka menyambut Masyarakat ASEAN 2015. Dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN terdapat 147 langkah aksi yang harus diimplementasikan. Pada akhir tahun 2013, tercatat masih terdapat 32 langkah aksi yang belum terlaksana. Beberapa negara anggota ASEAN telah memberikan komitmennya untuk menjadi lead shepherd  dari langkah aksi yang belum terlaksana tersebut. Terkait dengan ini, Indonesia memberikan komitmennya dengan menjadi lead shepherd dari 13 langkah aksi.

Berdasarkan laporan terakhir Sekretaris Jenderal ASEAN dalam KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi taw, Myanmar pada tanggal 12 November 2014, 125 dari 147 langkah aksi cetak biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN atau sebesar 85% langkah aksi  telah berhasil dilaksanakan 

2.1.2    Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah stategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi.

Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Adapun prinsip-prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini, antara lain, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan safety of maritime navigation and communication; perlindungan atas lingkungan laut; koordinasi search and rescue; upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan.

Sepuluh tahun kemudian, bersama RRT, ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Tiongkok Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya. 

Pada tahun 2011, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea). Kesepakatan itu membuka kesempatan bagi upaya implementasi DOC melalui pelaksanaan kegiatan atau proyek kerja sama antara ASEAN dan RRT di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan bagi dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan suatu regional Code of Conduct in the South China Sea (CoC) yang akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik (operational preventive measure) dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif (effectively regulate the behaviour). 

Kemudian pada bulan Juli 2012, ASEAN mengeluarkan dokumen ASEAN’s Six Points Principles. Dokumen tersebut diharapkan dapat juga digunakan untuk pembahasan mengenai isu Laut Tiongkok Selatan, khususnya untuk penyelesaian COC. Hingga tahun 2014, ASEAN dan RRT terus melakukan konsultasi untuk penyelesaian COC. 

2.1.3    Resolusi dan Manajemen Konflik

Stabilitas keamanan kawasan merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan pembangunan Masyarakat ASEAN 2015. Berawal dari konflik perbatasan Kamboja – Thailand, Indonesia sebagai Ketua ASEAN telah beperan aktif untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini secara damai melalui negosiasi. Lebih lanjut terkait dengan masalah perdamaian, penyelesaian dan manajemen konflik, pada KTT ke-18 di Jakarta, Indonesia telah memprakarsai pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Gagasan Indonesia dimaksud mendapatkan dukungan penuh Negara Anggota ASEAN. Diharapkan dengan adanya AIPR, ASEAN dapat mengembangkan kapasitasnya dalam bidang penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan.

Pembentukan AIPR secara resmi disahkan dalam KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh pada bulan November 2012. Dalam melaksanakan mandatnya, AIPR memiliki Governing Council sebagai pengambil kebijakan dan Advisory Board sebagai badan penasihat. Governing Council AIPR telah melakukandua kali pertemuan yaitu pada tanggal 10 Desember 2013 di Jakarta dan pada tanggal 21 April 2014 di Bali. Dalam kesempatan pertemuan kedua Governing Council AIPR, dilaksanakan pula pertemuan pertama Advisory Board AIPR dan kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk Simposium berjudul Peace and Reconciliation: Principles and Best Practice yang penyelenggaraanya dilakukan bekerjasama dengan Institute for Peace and Democracy (IPD). Pertemuan Advisory Board yang kedua telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 November 2014.

2.1.4    Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), ASEAN telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR)pada KTT ke-15 ASEAN, di Cha-Am Hua Hin, Thailand, 23 Oktober 2009. AICHR merupakan sebuah badan konsultatif antar-Pemerintah dan menjadi bagian integral dalam struktur Organisasi ASEAN. AICHR merupakan lembaga HAM yang bersifat menyeluruh dan bertanggung jawab untuk pemajuan serta pelindungan HAM di ASEAN. AICHR memiliki kewajiban untuk bekerja sama denganbadan ASEAN lainnya yang terkait dengan HAM dalam rangka melakukan koordinasi dan sinergi di bidang HAM. 
 
2.1.5    Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Sejak beberapa dekade terakhir, ASEAN terus mengintensifkan kerja sama melalui berbagai mekanisme, inisiatif, dan instrumen hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara.  Badan pengambil kebijakan tertinggi dalam kerja sama ASEAN dalam penanganan kejahatan lintas negara adalah ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang diselenggarakan dua tahun sekali. AMTTC mengkoordinasikan berbagai kerja sama badan-badan ASEAN yang terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara, seperti ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL), ASEAN Directors-General of Customs, dan ASEAN Directors-General of Immigration and Heads of Consular Division, Ministry of Foreign Affairs (DGCIM). Untuk mengimplementasikan dan mengkoordinasikan kebijakan dan rencana aksi yang ditetapkan oleh AMMTC, pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting on Transnational Crime /SOMTC) diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. .

Selain mekanisme AMMTC dan SOMTC, mekanisme lain yang berkaitan dengan penanganan transnational crime adalah pertemuan ASEAN DGICM; ASEAN Senior Law Officials Meeting/ASLOM; ASOD dan ASEAN-China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD). Selain itu terdapat juga mekanisme kawasan di luar struktur ASEAN, yakni ASEANAPOL yang telah membuat system database terbatas (E-ADS).

Untuk mengefektifkan upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, ASEAN telah memiliki Rencana Aksi untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara  (Plan of Action to Combat Transnational Crime) yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu strategi kawasan yang terpadu untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara, dengan fokus pada delapan (8) bidang prioritas, yaitu: (1) counter terrorism, (2) illicit drugs trafficking, (3) trafficking in persons, (4) money laundering, (5) arms smuggling, (6) sea piracy, (7) international economic crime, dan (8) cybercrime.
    
2.1.6    Pemberantasan Terorisme

Kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme telah dilakukan sejak kurun waktu yang lama.  Pertemuan KTT ASEAN ke-7 tahun 2001 di Brunei Darussalam telah mengeluarkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism. SelanjutnyaKTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, November 2002 mengeluarkan Declaration on Terrorism. Mekanisme utama kerja sama pemberantasan terorisme di ASEAN dilakukan melalui AMMTC dan SOMTC, dimana Indonesia dipercaya menjadi lead shepherd di bidang counter terrorism sekaligus menjadi ketua Working Group on Counter Terrorism (WG-CT). 

Salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Sejak 27 Mei 2011, ACCT berlaku setelah enam Negara Anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei) meratifikasinya. Indonesia meratifikasi ACCT melalui UU No. 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh Negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013.

ACCT disusun untuk memiliki nilai tambah dibandingkan dengan instrumen hukum internasional serupa, dengan desain yang memiliki karakteristik regional yang kuat. Kerja sama yang tertuang dalam konvensi tersebut bersifat komprehensif yang mencakup bidang pencegahan, penindakan (law enforcement), pemberantasan, dan program rehabilitasi, sebagai salah satu strategi dan pendekatan untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan terorisme serta pengungkapan jaringan terorisme. Konvensi ini memuat berbagai bentuk kerja sama dalam bidang penanganan root causes terorisme termasuk kerja sama untuk mendorong interfaith dialogues yang merupakan gagasan/pemikiran untuk Indonesia yang telah dianut secara global.

ASEAN juga aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara Mitra Wicara dalam upaya pemberantasan terorisme. 

2.1.7    Perlindungan terhadap Perdagangan dan Penyelundupan Manusia (Trafficking in Persons/TIP)

Trafficking in persons(TIP)merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang mendapat perhatian dan penanganan serius oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun demikian, upaya untuk membentuk konvensi mengenai TIP sampai saat ini masih terkendala karena negara anggota ASEAN belum sepenuhnya mendukung gagasan tersebut. Pembahasan isu TIP dilakukan melalui forum ASEANSenior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC),Working Group on TIP (WG on TIP)dan Experts Working Group (EWG) on ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) and Regional Plan of Action (RPA)dengan Filipina bertindak sebagai lead shepherd. 

Indonesia didukung oleh Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam menyampaikan agar WG memfokuskan pada upaya pembentukan ACTIP atau instrumen hukum lainnya, sebagaimana dimandatkan oleh para Pemimpin ASEAN melalui ASEAN Leaders’ Joint Statement on Trafficking in Persons (Jakarta, Mei 2011) dan ditegaskan lagi dalam Joint Statement of 8th  AMMTC (Bali, Oktober 2011) dan Joint Statement of 9th AMMTC (Vientiane, September 2013).

Pertemuan WG menyepakati usulan Indonesia untuk membentuk 2 (dua)expert working groupgunamenyusun draft ACTIP dan RPoA. Kedua inisiatif tersebut berjalan secara paralel tanpa ada prioritas, dan bersifat saling melengkapi (complementary). 

Pembahasan rancangan ACTIP telah selesai pada Pertemuan ke-9 Experts Working Group di Manila, bulan Desember 2014. Pembahasan rancangan RPA juga selesai dalam waktu yang sama. Berdasarkan rencana, rancangan ACTIP diserahkan ke SOMTC dan AMMTC, untuk selanjutnya diserahkan pada KTT ke-27 ASEAN bulan November 2015.

Pembentukan ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) sebagai sebuah instrumen yang mengikat sangat penting untuk menjadilandasan ASEAN dalam menangani kejahatan perdagangan orang, dan meningkatkan kerja sama, baik dalam konteks ASEAN maupun dengan mitra wicara. 

2.1.8    Bantuan Bencana 

Isu bantuan bencana atau disaster relief merupakan salah satu bidang kerja sama ASEAN Regional Forum (ARF), forum dialog utama isu politik-keamanan di kawasan yang dibentuk pada Juli 1993.Pembahasan isu ini dilakukan dalam mekanisme Inter-Sessional Meeting on Disaster Management (ISM DR) yang bertujuan mengoordinasikan kerja sama ARF di bidang penanggulangan bencana, seperti menyusun dokumen ARF, mengusulkan suatu inisiatif/proyek, berbagi pengalaman dan keahlian.

Sebagaimana disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri ARF ke-18 bulan Juli 2011 di Bali, Indonesia dan Australia telah menjadico-chairsdari ARF ISM on DR periode tahun inter-sesi 2011-2013. 

Indonesia dan Australia telah menyelenggarakan 11th ARF ISM on DR di Brisbane, Australia pada tanggal 16-17 April 2012, dengan salah satu hasil utamanya yaitu penyusunan ARF Work Plan on Disaster Relief 2012-2014 yangtelah disetujui untuk disahkan pada pertemuan tingkat Menteri ke-19 ARF tanggal 12 Juli 2012 di Phnom Penh. 

Selanjutnya, Indonesia bersama Australia juga telah menyelenggarakan 12th ARF ISM on DR di Padang, Indonesia, pada tanggal 12-13 Maret 2013. Pertemuan difokuskan untuk membahas upaya konkrit dalam mendorong harmonisasi kerjasama penanggulangan bencana dalam berbagai mekanisme regional yang ada. Selain itu, pertemuan memaparkan pengalaman beberapa negara dalam penanganan bencana, membahas implementasi ARF Work Plan on DR 2012-2014, perkembangan persiapan kegiatan ARF Disaster Relief Exercise 2013 serta arah kedepan kerjasama penanggulangan bencana di ARF.

Keketuaan bersama Indonesia dan Australia pada ARF ISM DR periode 2011-2013 telah mendapatkan apresiasi dari peserta ARF. Selama periode keketuaan tersebut telah dicapai berbagai kemajuan penting, antara lain dalam bentuk pengesahan Work Plan yang lebih fokus dan selaras dengan AADMER serta upaya koordinasi yang lebih baik dengan mekanisme regional yang lain. Berbagai capaian tersebut diharapkan dapat meletakkan landasan bagi penguatan mekanisme ARF ISM DR di masa mendatang. 

Meskipun keketuaan bersama Indonesia pada ARF ISM on DR telah berakhir, Indonesia tetap berperan aktif dalam memajukan kerjasama ARF di bidang bantuan bencana. Indonesia, antara lain, telah menjadi Ketua Bersama ARF Workshop on Consular Contingency Planning and Crisis Management dengan Australia. Workshop ditujukan untuk membangun pemahaman negara peserta ARF mengenai komponen utama dan manfaat dari consular contingency planning. Workshop juga ditujukan untuk memperkuat jaringan koordinasi di antara consular crises officials dalam masa darurat bencana.Workshop telah diselenggarakan pada tanggal 20-21 Mei di Bali. 

Selain dalam kerangka ARF, kerjasama dalam bidang bantuan bencana juga dilakukan melalui beberapa mekanisme ASEAN lainnya. Salah satunya adalah di bidang pertahanan. Pada tahun 2014 misalnya, dibawah kerjasama Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), ASEAN berhasil melaksanakan Komodo Exercise di Batam dan Laut Natuna, dimana terdapat 18 negara (10 negara-negara anggota ASEAN dan 8 negara mitra wicara) bergabung bersama dalam kegiatan tersebut. Kegiatan latihan gabungan (joint exercise) ini diikuti sekitar 3000 angkatan laut Indonesia dan 1885 angkatan laut dari negara-negara peserta lainnya.

2.1.9    Keamanan Maritim (Maritime Security)

Declaration on ASEAN Concord II  2003 menekankan bahwa isu maritim bersifat lintas batas negara, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi dan komprehensif. Perairan di Asia Tenggara danLaut China Selatan memiliki arti penting bagi perekonomian, perdagangan, transportasi, dan komunikasi seluruh negara anggota ASEAN sertakekuatan-kekuatan maritim global. Selain itu, kawasan Asia Tenggara dinilai memiliki potensi konflik yang berkaitan dengan masalah maritim dan rentan terhadap ancaman keamanan maritim yang bersifat non-tradisional.  Oleh karena itu, isu maritim perlu ditangani secara sinergi oleh berbagai ASEAN sectoral bodies, sesuai fokus dan kewenangannya dan perlu dikoordinasikan secara komprehensif. 

Kerja sama maritim serta pembahasan isu-isu maritim dalam kerangka ASEAN dilakukan dalam berbagai mekanisme diantaranya ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM-Plus), ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), dan sekitar tiga belas (13) mekanisme ASEAN lainnya seperti ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM), ASEAN Ministers Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF), ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC), ASEAN Cruise Tourism, Head of ASEAN Coast Guards Meeting, ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC), ASEAN Ministerial Meeting on Environment, ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF), ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFF), Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (MATM), ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC), ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM), ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) / ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM), dan lain-lain.

2.1.10    Non-Proliferasi dan Pelucutan Senjata

Isu non-proliferasi dan pelucutan senjata (Non-Proliferation and Disarmament/NPD) merupakan salah satu bidang yang ditangani oleh ARF. Bidang prioritas ini dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam mekanisme Inter-Sessional Meeting (ISM)on NPD yang diketuai bersama oleh 1 Negara ASEAN dan 1 Negara non-ASEAN. 

Sejak tahun 2009, ARF ISM on NPD secara rutin diselenggarakan setiap tahun untuk membahas isu non-proliferasi dan pelucutan senjata, khususnya dalam menghadapi ancaman penyebaran senjata pemusnah masal (Weapons of Mass Destruction/WMD). Selain merupakan forum untuk berbagi pandangan mengenai penanganan senjata pemusnah masal, ARF ISM on NPD juga ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman para pejabat di working-level peserta ARF mengenai ketentuan internasional terkait dan implementasinya, seperti Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), dan Chemical Weapons Convention (CWC).

2.1.11    Operasi Pemeliharaan Perdamaian 

Isu operasi pemeliharaan perdamaian atau peacekeeping operation merupakan satu bidang kerja sama penting dalam ARF, meskipun tidak memiliki suatu mekanisme pertemuan regular setiap tahunnya. Pembahasan isu ini dilakukan melalui ARF Peacekeeping Experts’ Meeting (PKEM). Sesuai dengan mandatnya, ARF PKEM membahas kerjasama yang bersifat konseptual dan pertukaran informasi terkait misi pemeliharaan perdamaian. 

Sejak penyelenggaraan Pertemuan ke-3 Tingkat Menlu ARF tahun 1996, ARF telah menyepakati peningkatan kerjasama di bidang peacekeeping termasuk aktif dalam United Nations Special Committee on Peace Keeping Operations. 

Hingga saat ini, tercatat telah enam kali diselenggarakan Pertemuan ARF PKEM yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pandangan dan pengalaman terkait operasi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh Peserta ARF, termasuk yang dilaksanakan di dalam konteks UN Peacekeeping Operations (PKO). Pertemuan ini juga diarahkan untuk dapat mengembangkan jejaring pemeliharaan perdamaian di kawasan dan meningkatkan kapasitas para peacekeeping trainer.

Pertemuan ke-6 ARF PKEM telah diselenggarakan di Beijing, RRT pada tanggal 15-17 Oktober 2013. Pertemuan diketuai bersama oleh Kamboja dan RRT dengan mengusung tema “Enhancing Pragmatic Cooperation: Improving Peacekeeping Training with Joint Efforts”. Pertemuan dilaksanakan untuk berbagi pengalaman dan best practices mengenai pelatihan peacekeepers dari berbagai negara ARF dalam rangka pagelaran di UN PKO. ​​