Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

3/17/2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan,serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakterisik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Empat Karakterikstik Masyarakat Ekonomi ASEAN

Keempat karakteristik tersebut termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers (AEM) di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006. Cetak Biru MEA memiliki sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang disepakati sebelumnya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya, pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura bulan November 2007 disepakati peta kebijakan (roadmap) untuk mencapai MEA.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan MEA dengan kepentingan nasional, dalam KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 12-13 November 2014 Indonesia menekankan beberapa hal, antara lain: 1) terus berupaya untuk menjadi bagian dari rantai produksi regional dan global; 2) mengharapkan agar ASEAN dapat meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yang masih rendah (24,2%) dalam lima tahun ke depan menjadi 35-40%; 3) berkontribusi pada upaya peningakatan PDB ASEAN sebanyak dua kali lipat dari US$ 2,2 triliun menjadi US$ 4,4 triliun pada tahun 2030, dan; 4) pengurangan presentase penduduk miskin di ASEAN menjadi separuhnya, dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030.


2.2.1 Pasar Tunggal dan Basis Produksi

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Services (PIS) dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.


(i)    Aliran Bebas Barang

Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang telah dimulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah menghapus 99,65% dari seluruh tariff lines dibawah skema Common Effective Preferential Tariff (CEPTF) AFTA untuk ASEAN 6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tarif menjadi antara 0-5% untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dengan terminologi CLMV. Meskipun demikian masing-masing negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk yang tergolong dalam Sensitive List (SL), High Sensitive List (HSL), dan General Exception List (GEL). 

Upaya tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN Agreement on Custom pada tahun 1997 dan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada tahun 2009. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu kerangka komprehensif, serta menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010. 

(ii)        Aliran Bebas Sektor Jasa


Sektor jasa memiliki peran strategis dalam perekonomian negara-negara anggota ASEAN mengingat sekitar 40%-50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota ASEAN disumbang oleh sektor ini. Persentase kontribusi sektor jasa ASEAN terhadap PDB-nya dari waktu ke waktu terus menunjukan peningkatan. Selain itu, sektor jasa merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya di kawasan.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di sektor jasa, negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok,Thailand. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Tim Koordinator Bidang Jasa (TKBJ) di bawah Kementerian Perdagangan yang telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 288/M-DAG/KEP/3/2010 tanggal 5 Maret 2010.

Sejak ditandatanganinya AFAS, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya liberalisasi sektor jasa.  Sejumlah paket komitmen AFAS telah berhasil disepakati oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, dan berdasarkan perkembangan terakhir ASEAN telah menyelesaikan  negosiasi AFAS Paket ke-9 yang ditandatangani secara ad referendum pada AEM ke-46, bulan Agustus 2014.  Hingga AFAS - 9, Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 97 subsektor dengan rincian: 29 sektor prioritas, 7 subsektor logistik, dan 61 subsektor lainnya. Untuk memenuhi target AFAS Paket ke-10, Indonesia memerlukan tambahan 31 subsektor.

Sebagai peningkatan AFAS, pada akhir kuartal 2013 mulai dirumuskan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) sebagai perjanjian yang komprehensif dan berpandangan kedepan untuk memperluas dan memperdalam integrasi jasa ASEAN sekaligus integrasi ASEAN ke rantai produksi global.  

Selain itu, dalam rangka perwujudan MEA 2015, ASEAN juga telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi  barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan MEA 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. 


(iii)        Aliran Bebas Investasi

Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka. Beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi, yaitu perlakukan non-diskriminasi kepada investor berkewarganegaraan negara anggota ASEAN dan investor yang memiliki domisili usaha di ASEAN, transparansi peraturan, dan proteksi terhadap investasi.

Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang mulai berlaku tanggal 29 Maret 2012, ASEAN mencoba mewujudkan elemen-elemen tersebut di atas. ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif. Empat pilar utama ACIA, yaitu liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. ACIA merupakan hasil proliferasi dari ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) dan the Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA Framework Agreement).

Implementasi ACIA merupakan fokus kerja sama ASEAN di bidang investasi. Pertemuan ke-45 AEM di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam  pada Agustus 2013 telah mengesahkan Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Protokol tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan amandemen terhadap ACIA Schedule dan mendelegasikan tanggung jawab melakukan amandemen dari AEM kepada ASEAN Investment Area (AIA) Council. 


(iv)        Aliran Modal yang Lebih Bebas

Di bawah Cetak Biru MEA, ASEAN berusaha untuk mencapai sistem keuangan kawasan ASEAN  yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. 

Pada tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN Financial Integration Framework (AFIF) guna memberikan pendekatan umum untuk liberalisasi dan integrasi keuangan di bawah MEA. AFIF bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya pasar keuangan semi-terintegrasi pada tahun 2020. Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati  tujuan akhir terciptanya integrasi keuangan yang mengakui bahwa: (a) masing-masing Negara Anggota ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri dan berbeda satu sama lain; dan (b) masing-masing Negara Anggota ASEAN dapat mendefinisikan patokan dan jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir integrasi keuangan. 

(v)        Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil

Mengacu pada pengaturan liberalisasi jasa WTO yaitu GATTS, ASEAN berupaya untuk mendorong integrasi  sektor jasa di kawasan. Melalui AFAS, proses liberalisasi ASEAN secara gradual memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja tersebut, ASEAN telah menyepakati Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang telah disepakati di ASEAN. 

MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan itu juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best-practices dalam standar dan kualifikasi. Melalui kesepakatan MRA, negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat, seperti pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, dan aliran perdagangan yang lebih leluasa. 

Hingga saat ini, terdapat delapan kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN:

1) MRA on Engineering Services    5) MRA on Tourism Professional
2) MRA on NursingServices    6) MRA on Accountancy Services
3) MRA on ArchitecturalService    7) MRA on Medical Practitioners
4) MRA on Surveying Qualification    8) MRA on Dental Practitioners
    
(vi)        Sektor Prioritas Integrasi

ASEAN menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi. Untuk itu, ASEAN memfokuskan pada 12 Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sectors/PIS) yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Pada awalnya, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam Special Informal AEM Meeting tanggal 12-13 Juli 2003 di Jakarta hanya menyepakati 11 Sektor yang masuk kategori PIS. Namun pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati penambahan sektor Logistik sehingga jumlah PIS menjadi 12 (dua belas) sektor. 

2.2.2 Kawasan Ekonomi yang Kompetitif

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

(i)    Kebijakan Persaingan Usaha

Dalam upaya mengembangkan dan memperkuat budaya persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang, negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen dalam AEC Blueprint, untuk memperkenalkan national compertition policy and law (CPL) pada tahun 2015. 

Pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerja sama dalam CPL. AEGC memfokuskan pada penguatan kapabilitas kebijakan terkait persaingan dan best practices diantara negara-negara anggota ASEAN, serta mengembangkan “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy”, dan menyusun “Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business yang diluncurkan pada Pertemuan ke-42 AEM di         Da Nang tahun 2010.

(ii)    Perlindungan Konsumen

Pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen perlu dikembangkan secara terus menerus sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan.

Pada bulan Mei 2012 dalam Pertemuan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) ke-5 di Bali telah diresmikan website on consumer protection dengan alamat: www.aseanconsumenorg. Selain memuat tentang informasi yang berkaitan dengan pelindungan konsumen, juga menyajikan mekanisme pelaporan dan tuntutan ganti rugi untuk produk-produk yang berasal dari negara anggota ASEAN.

(iii)    Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kebijakan HKI dapat menjadi pendorong yang kuat bagi (a) kreatifitas budaya, intelektual dan seni beserta aspek komersialnya; (b) penerapan dan pengunaan teknologi maju secara efisien; (c) proses belajar secara berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang diharapkan; dan (d) mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri.   

Kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh ASEAN Intellectual Property Right (IPR) Action Plan (2004-2010), ASEAN IPR Action plan (2011-2015), dan Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyright.  Adapun rencana aksi tersebut ditujukan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu, dan pencipta di ASEAN.  Selain itu rencana aksi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi, kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kontribusi industri HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.   

(iv)    Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu elemen terpenting dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan ASEAN yang lebih efisien. Sesuai Cetak Biru MEA, pembangunan infrastruktur untuk menopang perekonomian ASEAN dilakukan melalui pengembangan fasilitas infrastruktur transportasi (darat, laut, udara, multimoda), infrastruktur informasi, dan infrastruktur pasokan energi di kawasan.

(v)    Keuangan

    Para Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance di Thailand pada tahun 1997. MoU tersebut menjadi kerangka peningkatan kerja sama di bidang keuangan yang mencakup keuangan dan perbankan, pasar uang dan modal, kepabeanan, asuransi, perpajakan, dan pengembangan SDM di sektor keuangan.

    Pada tahun 2007 para Menteri sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan yang seimbang di negara-negara anggota. 

    Untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan serta tingkat kompetensi ASEAN di pasar global, ASEAN menyepakati perlunya upaya kapitalisasi yang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan.


2.2.3 Pembangunan Ekonomi yang setara

MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN.

(i)    Pengembangan UKM

Upaya untuk mengembangkan UKM di ASEAN menjadi bagian integral dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seluruh negara anggota ASEAN karena UKM mendominasi populasi perusahaan di ASEAN. Berdasarkan data yang dihimpun Sekretariat ASEAN (per April 2014), UKM di ASEAN merupakan 96% dari total perusahaan yang beroperasi di ASEAN. UKM di ASEAN menyerap tenaga kerja dari 50% hingga 85% dari total angkatan kerja. Selain itu, UKM juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi (PDB), yaitu berkisar antara 30--53%. Sementara terhadap aktivitas ekspor, UKM menyumbang kinerja antara 19% hingga 31%.

    
    Mengingat peran UKM yang signifikan, ASEAN perlu meningkatkan kapasitas UKM untuk dapat berkembang dan berdaya saing di tengah dinamika persaingan global, khususnya dalam upaya integrasi ASEAN, baik di antara negara ASEAN maupun ASEAN dengan mitra wicara. Sehubungan dengan itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UKM ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Strategic Action Plan for ASEAN SME Development 2010-2015 (SAP SMED). Misi dan sasaran dari SAP SMED adalah mendorong UKM ASEAN untuk memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu i) memimiliki kualitas internasional, ii) mampu bergabung dalam rantai pasok regional dan global; iii) mampu meraih manfaat dari KEA, dan iv) menjalankan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan UKM, ekspor dan inovasi.

Pembahasan kerja sama UKM di ASEAN dilakukan oleh ASEAN Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Pertemuan ASEAN SMEWG diselenggarakan 2 (dua) kali setahun dan melaporkan hasil pertemuan kepada ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM). 

    Dalam Pertemuan ke-33 ASEAN SMEWG, ASEAN sepakat untuk mengembangkan SAP SMED 2014 & 2015 dengan fokus pada Improving Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement, ASEAN-focused theme in national SME trade fairs, Common Curriculum on Entrepreneurship in ASEAN, dan Access to Information and Advisory Services.





(ii)    Inisiatif Integrasi ASEAN

Dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan (narrowing development gap/NDG) di antara negara-negara ASEAN, khususnya untuk CLMV, telah dibentuk suatu kerangka kebijakan yang disebut  Inisiatif Integrasi ASEAN atau Initiative for ASEAN Integration (IAl). Kerangka kebijakan itu ditegaskan dalam Hanoi Plan of Action 1998 dan Deklarasi mengenai NDG for Closer ASEAN Integration 2001.

    Pada KTT ke-18 di Jakarta, Presiden RI menyampaikan gagasan mengenai perlunya inisiatif kawasan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkesetaraan agar integrasi ekonomi ASEAN dapat dinikmati secara berkeadilan oleh segenap lapisan Masyarakat ASEAN. Gagasan Presiden RI untuk pembangunan ekonomi ASEAN yang lebih adil tersebut didukung oleh para Pemimpin ASEAN. Gagasan itu kemudian diadopsi dengan dibentuknya ASEAN Framework on Equitable Economie Development (AFEED) pada KTT ke-19 ASEAN di Bali, tanggal 17-19 November 2011. Selanjutnya AFEED menjadi acuan bagi upaya pembangunan ekonomi yang berkesetaraan di kawasan. Hingga saat ini ASEAN telah mengimplementasikan IAI Work Plan I (2002 – 2008) dan tengah mengimplementasikan IAI Work Plan II (2009 – 2015). 

2.2.4 Integrasi ke dalam Ekonomi Global

ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang  saling tergantung dan industri yang menglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global (global supply chain), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA.  Aturan dan ketentuan internasional harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan MEA.

(i)    Kerja Sama Ekonomi ASEAN +1

Dalam upaya mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan ekonomi global, ASEAN telah melakukan serangkaian kerja sama dengan beberapa mitra wicara dalam bentuk kerja sama FTA+1. 

a.    ASEAN-China FTA   

Para pemimpin ASEAN-RRT menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The Peoples Republic of China (RRC) yang merupakan perjanjian payung bagi kerjasama ekonomi dan FTA ASEAN-RRT. Perjanjian perdagangan barang telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Vientiane, Lao PDR, tanggal 29 November 2004. Sementara itu, perjanjian perdagangan jasa telah ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT ke-12 di Cebu, Philipina, 14 Januari 2007 oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Luar Negeri RRT. Selanjutnya, Persetujuan Investasi ASEAN-RRT ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009 pada pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-41 (ASEAN Economic Ministerial/AEM Meeting) di Bangkok, Thailand,

    Seiring dengan diberlakukannya ACFTA, telah menjadikan RRT sebagai mitra dagang terbesar pertama ASEAN dan ASEAN juga telah menjadi mitra dagang terbesar ketiga RRT. Untuk meningkatkan ACFTA guna dapat merespon terhadap perkembangan arsitektur ekonomi dunia, Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan RRT menyambut inisiatif untuk melakukan peningkatan (upgrading) ASEAN – China FTA pada Pertemuan ke-16 ASEAN-China Summit tanggal 9 Oktober 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussaalam.

b.    ASEAN-India FTA

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada bulan Oktober 2003. Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA ditandatangani pada Pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. Sedangkan Perjanjian ASEAN-India Trade on Services and Investment telah diselesaikan pada tahun 2014 secara ad referendum. Seiring dengan diberlakukannya ASEAN-India FTA, total perdagangan ASEAN dengan India bernilai USD 75,6 miliar pada tahun 2012, meningkat 13,4% dibandingkan dengan tahun 2011 yang bernilai USD 74,6 miliar. 

c.    ASEAN-Australia Selandia Baru FTA

Landasan FTA ASEAN-Australia dan Selandia Baru adalah Joint Declaration of the Leaders at the ASEAN – Australia and New Zealand Commemorative Summit yang ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2004 di Viantiane, Laos PDR yang di dalamnya tertuang Guiding Principles for Negotiation on ASEAN – Australia and New Zealand Free Trade Area. Hal ini dilanjutkan dengan proses negosiasi AANZ-FTA yang dimulai pada tahun 2005. AANZ-FTA ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Entry into Force bagi Indonesia berlaku sejak tanggal 10 Januari 2012 atau 60 hari setelah Indonesia menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.


Tidak seperti FTA ASEAN dengan Negara Mitra lainnya, FTA dengan ANZ yang merupakan negara maju bersifat single-undertaking, dimana secara serentak negosiasi dilakukan untuk sektor perdagangan, jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi. Negosiasi perdagangan barang contohnya meliputi modalitas penurunan dan penghapusan tariff impor, masalah Rules of Origin (ROO), Custom and Procedures, Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Perundingan juga dilakukan di bidang jasa, investasi, dan isu-isu seperti Intellectual Property, Competition Policy, Special and Diffrenetial (S&D) Treatment, dan Capacity Building. Beberapa prioritas kerjasama di bidang kerja sama ekonomi antara lain in-country training on ROO, tariff transposition, dan review Non-Tariff Measures.

    Pada pertemuan ke-46 ASEAN Economic Minister di Nay Pyi Taw bulan Agustus 2014 telah dilakukan penandatangan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ANZ-FTA. Protokol tersebut berisi revisi terhadap ANZ-FTA yang mencakup : 1) Penghapusan Nilai Free on Board (FOB) pada formulir Certificate of Origin (COO), khusus untuk kriteria asal tidak termasuk Regional Value Content (RVC); 2) Penggabungan Product Specific Rules (PSR) dan proses transposisi Harmonised System (HS) dalam satu dokumen, serta mendelegasikan wewenang kepada committee AANZFTA untuk memutuskan Minimun Data Requirement dan prosedur administrasinya.

d.    ASEAN-Jepang CEP

Landasan  pembentukan  perdagangan  bebas  ASEAN  dan  Jepang  adalah  Joint Declaration  of  the  Leaders  of  the  Comprehensive  Economic  Partnertship  between ASEAN  and  Japan  yang  ditandatangani  pada  tanggal  5  Nopember  2002, serta Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan yang ditandatangani tanggal 8 Oktober 2003.

Dalam KTT ASEAN-Japan ke-8, Para Kepala Negara ASEAN dan Jepang menyepakati  Perjanjian  Kerjasama  Ekonomi  ASEAN-Jepang  (AJCEP) dan mulai  dilakukan  negosiasi  pada bulan  April  2005 dan  ditandatangani  pada bulan  Maret  dan April  2008 secara  ad-referendum. Perjanjian tersebut telah berlaku efektif per 1 Desember 2008.

AJCEP merupakan perjanjian ekonomi antara ASEAN dan Jepang yang  bersifat  komprehensif  serta  mencakup  bidang  perdagangan  barang,  jasa, investasi, SPS, TBT dan kerjasama ekonomi. Indonesia telah meratifikasi perjanjian AJCEP melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan Persetujuan AJCWP. 

Pada KTT ke-17 ASEAN-Jepang, 13 November 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar, Para Kepala Negara ASEAN dan Jepang mencatat upaya finalisasi persetujuan perdagangan jasa dan investasi ASEAN-Japan CEP (AJCEP) pada awal tahun 2015.
 
e.    ASEAN-Korea FTA

Dalam keranga kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Korea untuk meningkatkan arus perdagangan barang, jasa, dan investasi maka pada tahun 2006 telah menyepakati perjanjian ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Perjanjian tersebut disepakati untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas melalui mekanisme menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para ihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea. 

Perjanjian Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya kerjasama ekonomi ASEAN dan Korea juga mengesahkanperjanjian Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea. 

Tujuan AKFTA antara lain adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara negara anggota. 

Kategori Produk AKFTA meliputi:1) Normal Track (NT), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan dan penghapusan tarif bea masuknya berlangsung secara cepat tapi terjadual. 2) Sensitive Track (ST), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapi liberalisasi dalam waktu segera.  



Pada tahun 2015 ASEAN dan Korea telah menargetkan total dari nilai perdagangan sebesar US$ 150 miliar. Dan bersamaan dengan perayaan Konferensi Tingkat Tinggi kerjasama ASEAN dan Korea ke-25 pada tahun 2014, di Busan diharapkan bahwa terdapat peningkatan intensitas kerjasama ekonomi yang akan mendorong perdagangan barang dan jasa, serta aliran modal melalui fasilitasi perdagangan. Oleh karena itu, telah didorong agar perdagangan ASEAN dan Korea juga dapat mencapai US$ 200 miliar pada tahun 2020. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan berbagai fasilitasi dalam kerangka AKFTA, keterlibatan pihak swasta dan pengusaha dan khususnya Usaha Kecil dan Menengah menjadi perhatian utama dalam kerjasama ASEAN dan Korea kedepan. 

(ii)    Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Dalam rangka mengembangkan konsep Regional Economic Architecture, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengedepankan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, para pemimpin sepakat mengenai perlunya suatu template bagi ASEAN yang berisi prinsip-prinsip dasar ASEAN untuk pengembangan FTA++ dan pendekatan negosiasi FTA secara region-wide. Konsep ini merupakan counter-proposal dari usulan beberapa negara Mitra Wicara mengenai pengembangan Regional Economic Architecture, sebagai pengejawantahan dari sentralitas ASEAN. Usulan tersebut berupa integrasi ekonomi kawasan melalui wacana pembentukan East Asia Free Trade Area (EAFTA) atau Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA).

    Konsultasi para Menteri Bidang Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) dengan Negara Mitra Wicara pada bulan Agustus 2011 di Manado telah mendukung ASEAN sebagai faktor pendorong utama dalam integrasi ekonomi kawasan yang diperluas. Untuk itu perlu disusun kerangka kerja yang memberikan persyaratan dasar bagi Mitra Wicara untuk dapat menjalin kemitraan ekonomi dengan ASEAN baik dalam bentuk ASEAN + 1, ASEAN + 3, maupun EAS. Visi perluasan integrasi ekonomi tersebut adalah untuk menciptakan perekonomian kawasan yang berdaya saing, berkeadilan, inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

    Para Pemimpin ASEAN selanjutnya mengesahkan ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership pada KTT ke-19 ASEAN dengan integrasi di tiga sektor pada pilar ekonomi, yaitu perdagangan barang, jasa, dan investasi, serta pembentukan kelompok kerja dan kerangka acuan waktu bagi ketiga sektor tersebut. Ketiga kelompok kerja tersebut mendiskusikan prinsip dan acuan bagi kemitraan ASEAN dengan para negara mitra wicara. Pelaksanaan tugas ketiga kelompok kerja ini didukung oleh ASEAN Plus Working Group on Economic Cooperation yang akan melaporkan perkembangan dari hasil pertemuannya kepada kepada para Pemimpin ASEAN.​​