Kerja Sama Eksternal ASEAN Mitra Wicara Organisasi Internasional ASEAN

3/20/2015

​​Dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967disebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari itu, ASEAN juga bertujuan untuk memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi kawasan dan internasional yang mempunyai kesamaan tujuan. Sesuai semangat tersebut, ASEAN telah menjalin hubungan dengan berbagai negara dan organisasi kerja sama kawasan di wilayah Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa.

Kerja sama ASEAN dengan setiap negara mitra wicara dikenal dengan mekanisme ASEAN Plus One (ASEAN+1) yang memiliki bidang prioritas masing-masing. Kerja sama ASEAN+1 dilaksanakan di tingkat Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN, tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri dan tingkat kepala negara/pemerintah. Juga terdapat kerja sama ASEAN Plus Three (APT) yang merupakan kerja sama yang dikembangkan oleh ASEAN dengan tiga negara mitra wicaranya yaitu RRT, Jepang, dan Republik Korea. 

Kerja sama ASEAN dengan mitra wicara secara penuh dimulai sejak tahun 1974 dengan Australia. Kemudian, diikuti Selandia Baru (1975), Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Uni Eropa dan United Nations Development Programme (1977), Republik Korea (ROK) (1991), India (1995), Tiongkok dan Rusia (1996). Sementara itu, Pakistan menjadi Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada tahun 1997.

Mekanisme hubungan ASEAN dengan mitra wicara dilaksanakan melalui sejumlah mekanisme pertemuan sebagai berikut:
1.    Tingkat Kepala Negara dilakukan melalui KTT ASEAN dan KTT terkait lainnya;
2.    Tingkat Menteri dilakukan melalui pertemuan tingkat menteri ASEAN (ASEAN MinisterialMeeting/AMM). 
3.    Pertemuan dengan mitra wicara (Post Ministerial Conference/PMC), dan pertemuan tingkat menteri diluar rangkaian PMC;
4.    Tingkat Menteri Sektoral;
5.    Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (Senior Officials Meeting/SOM), mitra wicara, dan pertemuan di luar rangkaian SOM seperti Senior Officials Consultations/SOC,  Forum, dan Consultation among Senior Officials;
6.    Tingkat Direktur Jenderal seperti Working Group/WG, Joint Cooperation Committee/JCC, Joint Planning Committee/JPC, dan Japan-ASEAN Integration Fund /JAIF Management Committee/JMC);
7.    Tingkat Pejabat Tinggi Sektoral;
8.    Tingkat Kelompok Ahli;
9.    Tingkat Komite Wakil Tetap (Committee of Permanent Representatives/CPR).
Sejak tahun 1999, ASEAN memberlakukan moratorium penambahan hubungan kemitraan baru hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal itu bertujuan agar ASEAN dapat mengintensifkan dan mengonsolidasikan hubungannya dengan mitra wicara yang telah ada. Selain itu, juga dimaksudkan agar ASEAN dapat memfokuskan pada upaya integrasi kawasan. 

3.1    Kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara 
​​
3.1.1 ASEAN-Jepang
Kerja sama ASEAN-Jepang, yang pada awalnya ditekankan pada hubungan kerja sama ekonomi, secara formal dimulai dari pembentukan Forum ASEAN-Jepang pada bulan Maret 1977. Forum ini kemudian diikuti dengan pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata yang saat ini lebih dikenal sebagai ASEAN-Japan Centre/AJC pada tahun 1981. Kerja sama ASEAN-Jepang dibiayai melalui berbagai trust fund, yaitu ASEAN-Japan General Exchange Fund (JAGEF) dan Japan ASEAN Exchange Project Fund (JAEP) yang kemudian dikonsolidasikan melalui Japan ASEAN Integration Fund (JAIF). 

Kerja sama ASEAN-Jepang memberikan prioritas pada bidang kontra terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, termasuk penanganan pembajakan laut, dan pertukaran pemuda/masyarakat. Jepang juga mendukung implementasi Master Plan of ASEAN Connectivity melalui kerja sama pengembangan konektivitas, termasuk konektivitas maritim. 

Sebagai pedoman bagi kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, serta hubungan sosial budaya yang bermuara pada terbentuknya Komunitas ASEAN 2015, kerja sama ASEAN-Jepang didasarkan pada dokumen Joint Declaration for Enhancing ASEAN-Japan Strategic Partnership for Prospering Together (Bali Declaration) dan ASEAN-Japan Plan of Action 2011-2015. Kedua dokumen tersebut dihasilkan pada saat KTT ke-14 ASEAN-Jepang di Bali tanggal 18 November 2011. 
Kerja sama dalam bidang ekonomi antara ASEAN dengan Jepang pertama kali diwujudkan melalui penandatanganan Joint Declaration of the Leaders on the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan, Phnom Penh, Kamboja, 5 November 2002, dan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan, Bali, Indonesia, 8 Oktober 2003.

Dalam perkembangannya, ASEAN dan Jepang kemudian menandatangani kesepakatan Agreement onComprehensive Economic Partnership among Member States of the ASEAN and Japan(AJCEP) secara ad-referendum pada April 2008. AJCEP menyepakati ketentuan perdagangan barang (trade in goods). Dalam KTT Peringatan 40 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo tanggal 14 Desember 2013, para Pemimpin ASEAN-Jepang menyambut baik diselesaikannya secara substansial negosiasi mengenai perdagangan jasa dan investasi di bawah kerangka AJCEP. 

ASEAN-Jepang juga membangunan kerja sama ASEAN-Japan 10-YearStrategic Economic Cooperation Roadmap yang bertujuan untuk mencapai target melipatgandakan perdagangan dan investasi antara ASEAN dan Jepang pada tahun 2022.  

Di bidang politik keamanan, ASEAN dan Jepang mengembangkan kerja sama memerangi terorisme dan berbagai kejahatan terorganisir lainnya, termasuk cybercrime. Berbagai kerja sama kontra terorisme dan kejahatan lintas batas negara ini dilakukan antara lain dalam kerangka pertemuan tingkat pejabat tinggi mengenai kejahatan lintas batas negara dan dialog kontra terorisme. Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya diselenggarakan pertemuan tingkat Menteri mengenai kontra terorisme. ASEAN dan Jepang juga menekankan kerja sama maritim dan keamanan maritim, antara lain melalui forum Expanded ASEAN Maritime Forum. 

Untuk meningkatkan saling pemahaman di antara ASEAN dan Jepang, khususnya antara para pemuda, Jepang senantiasa menunjukkan komitmennya seperti melalui program JENESYS 2.0 yang merupakan program pertukaran pemuda, Ship for Southeast Asian Youth Programme (SSEAYP), dan kegiatan pertukaran budaya. 

ASEAN dan Jepang juga membangun pada kerja sama di bidang penanganan bencana. Dalam hal ini, Jepang antara lain memberikan kontribusi besar pada pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) yang berlokasi di Jakarta.

Dalam peringatan 40 tahun kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang telah diadakan berbagai aktivitas peringatan dan puncaknya adalah penyelenggaraan KTT Peringatan ASEAN-Jepang di Tokyo, Jepang, pada 13-14 Desember 2013. Dalam KTT Peringatan tersebut, para pemimpin ASEAN dan Jepang mengesahkan Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship 

Dokumen hasil KTT Peringatan tersebut merupakan pedoman bagi kerja sama ASEAN-Jepang di masa mendatang yang menekankan ASEAN-Jepang sebagai mitra bagi perdamaian dan stabilitas, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan mitra dari hati ke hati.

Pada KTT ke-17 ASEAN-Jepang yang telah diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar, 12 November 2014, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang seimbang bagi kesejahteraan rakyat dan pentingnya penciptaan kualitas kehidupan yang lebih baik, salah satunya melalui universal health coverage. Ditegaskan pula pentingnya kerja sama dalam penanganan bencana yang menjadi salah satu prioritas kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, khususnya melalui kerja sama maritim.

3.1.2 ASEAN-RRT 

Hubungan kerja sama ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara informal dimulai pada tahun 1991 dan kemudian RRT dikukuhkan menjadi mitra wicara ASEAN pada tahun 1996. Hubungan kerja sama ASEAN-RRT semakin meningkat dan ditandai dengan pembukaan secara resmi misi diplomatik RRT untuk ASEAN dengan H.E. Mme Yang Xiuping sebagai Duta Besar pertama untuk ASEAN pada tahun 2012.

Kerja sama kemitraan ASEAN dan RRT memiliki 11 prioritas bidang kerja sama, yaitu pertanian, energi, informasi dan teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi bersama, pembangunan wilayah Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam dan energi.

Di bidang politik dan keamanan, RRT merupakan mitra wicara ASEAN pertama yang menandatangani TACpada KTT ke-7 ASEAN-RRT di Bali tahun 2003. Beberapa landasan kerja sama ASEAN dan RRT di bidang politik dan keamanan adalah Deklarasi Bersama ASEAN-RRT tentang kerja sama Bidang Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional (Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues) dan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 2002. 

ASEAN dan RRT telah menyepakati penguatan kerja sama di berbagai ASEAN-led mechanisms (mekanisme kerja sama yang dipimpin oleh ASEAN), yaitu ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS) and ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM Plus). 
Kerja sama ASEAN–RRT dalam kerangka area perdagangan bebas dimulai sejak penandatangangan Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement oleh Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT pada bulan November 2004. Sementara itu,Agreement on Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina.

Pada 15 Agustus 2009 para Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT telah menandatangani Agreement on Investment di Bangkok. Adapunthe Protocol to Implement the 2nd Package of Specific Commitments under the ASEAN-China Trade in Services Agreement telah ditandatangani oleh Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT pada KTT ke-19 ASEAN di Bali, November 2011. Para Pemimpin ASEAN dan RRT telah menyepakati target two-way trade sebesar US$ 500 milyar antara kedua belah pihak pada tahun 2015.

Dalam bidang Sosial Budaya, tahun 2014, telah dicanangkan ASEAN dan RRT sebagai tahun Pertukaran Budaya ASEAN-RRT. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah pembentukan ASEAN-China Entrepreneur Association dan ASEAN-China Youth Association. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan people-to-people contact, dan mendorong peningkatan two-way tourists diantara kedua belah pihak.

Dalam KTT ke-14ASEAN-RRT di Bali, 18 November 2011 para pemimpin ASEAN dan RRT menyambut baik disepakatinya Guidelines for the Implementation of the DOC dan mendorong agar Guidelines DOC ini dapat diterjemahkan ke dalam proyek-proyek kerja sama yang konkret dan mencapai suatu Code of Conduct (CoC). Untuk menunjang implementasinya, RRT berinisiatif membentuk ASEAN-China Maritime Cooperation Fund dengan dana sebesar USD 479 juta.Selain itu,RRT menyampaikan komitmen untuk memberikan tambahan pinjaman sebesar USD 10 miliar dalam bentuk preferential loans,meningkatkan konektifitas maritim antara ASEAN dan RRT, mendirikan 10 vocational  education training bases untuk ASEAN, mengadakan pertukaran pengobatan tradisional dan pusat kerja sama di RRT, mendirikan lembaga komunikasi dengan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).

Tahun 2013 merupakan tahun Peringatan 10 Tahun ASEAN-China Strategic Partnership, dan diperingati dengan berbagai Kegiatan Peringatan, antara lainHigh-Level Forum on the 10th ASEAN-China Strategic Partnership di Bangkok, Thailand, tanggal 2 Agustus 2013 dan Special ASEAN-China Foreign Ministers' Meeting di Beijing, RRT, tanggal 28-30 Agustus 2013.

Dalam KTT ke-16 ASEAN-RRT di Brunei Darussalam, 9 Oktober 2013, para pemimpin ASEAN dan RRT menyambut baik peningkatan kerja sama Kemitraan Strategis ASEAN-RRT selama 10 tahun dan diharapkan dapat selalu ditingkatkan pada dekade mendatang. Untuk itu, KTT sepakat memperkuat berbagai bidang kerja sama Kemitraan yang tercantum dalam Plan of Action (2011-2015). 

Pada KTT ke-17 ASEAN-RRT yang berlangsung pada tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden RI antara lain menekankan bahwa upaya pencapaian target perdagangan bilateral ASEAN-RRT sebesar USD 500 miliar hingga tahun 2015 dan investasi sebesar USD 150 miliar hingga tahun 2020 harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan investasi yang berkualitas, serta perdagangan yang adil. Ditekankan pula bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN dan kebutuhan masyarakat, perlu diprioritaskan pembangunan dan investasi infrastruktur regional.

3.1.3 ASEAN-Republik Korea

Kemitraan ASEAN dan Republik Korea (ROK) pertama kali terjalin pada bulan November 1989 dan sejak tahun 1991 ROK menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Kemitraan ASEAN-ROK memasuki tahap baru dengan diadopsinya Joint Declaration on ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace and Prosperity dan Plan of Action to Implement ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace and Prosperity2011-2015 pada KTT ke-13 ASEAN-ROK bulan Oktober 2010 di Hanoi. 

Kerja sama ASEAN -ROK hingga saat ini banyak menitikberatkan pada bidang ekonomi dan perdagangan serta sosial budaya. Kerja sama pembangunan ASEAN-ROK difokuskan padaperdagangan, investasi, transportasi, pariwisata, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, kehutanan,lingkungan hidup, kesehatan, pembangunan SDM, kebudayaan, pertukaran masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan.

Proyek dan kegiatan dalam kerja sama ASEAN-ROK didanai oleh ASEAN-Republic of Korea Economic Cooperation Fund, the ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF), dan Future Oriented Cooperation Project (FOCP) Fund.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, ASEAN–ROK Free Trade Agreement (AKFTA)secara khusus dimulai dengan penandatangananFramework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation  dan  Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership di pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat sekaligus meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. 

Tujuan itu dicapai dengan meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan rezim investasi yang transparan, bebas, dan fasilitatif.Perjanjian ini kemudian diikuti dengan penandatangan Agreement on Trade in Goods (2006),ASEAN-ROK Agreement on Trade in Services (2007), danASEAN-ROK Agreement on Trade in Investment (2009).AKFTA resmi berlaku sejak 1Januari 2010.

Bagi ASEAN, ROK merupakan negara mitra dagang kelima terbesar, sedangkan ASEAN merupakan mitra dagang kedua bagi ROK.Nilai perdagangan dan investasi antara ASEAN dan ROK terus meningkat. Pada tahun 2011, total perdagangan di antara keduanya naik 5,2%, dari USD 124,5 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 131,0 miliar. Pada tahun yang sama, ekspor dari ASEAN ke ROK naik hingga 30,9% menjadi USD 58,9 miliar. 
Sedangkan nilai impor juga naik 22,3% menjadi USD 65,6 miliar. Volume perdagangan keduanya diharapkan akan meningkat menjadi USD 150 miliar pada tahun 2015, seperti yang telah disampaikan oleh pemimpin ASEAN dan ROK pada KTT ke-14 ASEAN-ROK bulan November 2011. 

ROK merupakan sumber Foreign Direct Investment (FDI) keenam bagi ASEAN. Dalambidang investasi, total FDIROK ke ASEAN menurun dalam 2 tahun terakhir, dari USD 2,4 miliar pada tahun 2011 menjadi USD 1,9 miliar pada tahun 2012. 

Untuk meningkatkan kerja sama, telah ditandatangani MoU on Establishing theASEAN-Korea Centre (AKC) pada tahun 2007 yang bertujuan meningkatkan perdagangan, mempermudah aliran investasi, mendorong kunjungan pariwisata, dan pertukaran misi kebudayaan antara negara anggota ASEAN dan ROK, serta melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan perluasan informasi mengenai ASEAN-ROK. Beberapa kegiatan yang diutamakan adalah pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Di  bidang politik keamanan, ASEAN dan ROK sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, antara lain: nonproliferasisenjata pemusnah massal, promosi perlucutan senjata nuklir, penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, memerangi kejahatan internasional, HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukumdan penggunaan Six-Party Talks untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Untuk isu terorisme, ASEAN dan ROK sepakat bekerja sama melalui ASEAN-Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism.

ROK juga telah mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ROK pada tanggal 27 November 2004. Hal itu menunjukan komitmen ROK untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan dengan ASEAN. Untuk meningkatkan kerja sama politik-keamanan, Indonesia mendorong dapat diselenggarakannya dialog diantara ASEAN dan ROK.

Pada kerja sama sosial budaya, ASEAN-ROK sepakat bekerja sama di bidang pendidikan, pertukaran orang dan budaya, kerja sama konsuler, pengembangan SDM, lingkungan dan perubahan iklim, serta penanggulangan bencana. ROK juga menyampaikan inisiatif untuk meningkatkan pertukaran pemuda dan penawaran beasiswa bagi negara anggotaASEANantara lain melalui program pertukaran mahasiswa, ASEAN-ROK Academic Exchange Programme dan ASEAN Millennium Leaders College Student Exchange Programme.

ASEAN-ROK juga bekerja sama dalam rangka mengimplementasikan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) dan telah melaksanakan pertemuan pertama antara ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) dengan Task Force on Connecitivity dari ROK di Balikpapan, Indonesia, pada bulan Juni 2013. Diharapkan ROK dapat mendukung program di bawah ASEANInformation and Communication Technology (ICT) Master Plan 2015 yang antara lain mencakup rencana perluasan akses broadband dan penggunaan ICT yang lebih terjangkau oleh masyarakat. 

Pada tahun 2008 Pemerintah ROK telah mengangkat Duta Besarnya  untuk Indonesia dan merangkap ASEAN. Peningkatan hubungan dengan ASEAN telah mendorong ROK membuka misi diplomatiknya untuk ASEAN yang diresmikan pada 29 Oktober 2012, dengan Duta Besar pertamanya H.E. Mr. Baek Seong-taek.

Tahun 2014 merupakan tahun peringatan ke-25 kerja sama kemitraanASEAN-ROK.Sepanjang tahun lalu, telah diadakan serangkaian kegiatan peringatan seperti seminar, pameran dan festival seni budaya baik di negara anggota ASEAN maupun Republik Korea. Puncak dari rangkaian kegiatan tersebut adalah terselenggaranya KTT Peringatan di Busan, Republik Korea pada tanggal 11-12 Desember 2014 dengan dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Republik Korea. Di sela-sela KTT Peringatan tersebut juga diselenggarakan kegiatan CEO Summit, pameran mengenai pemerintahan publik, dan pertemuan Menteri Kehutanan  dimana Presiden RI hadir dan menyampaikan keynote speech.

3.1.4 ASEAN-India

India menjadi Mitra Wicara ASEAN pada tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. ASEAN dan India berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi, dan hubungan antarmasyarakat.
Komitmen ASEAN dan India tersebut  diperkuat melalui penandatanganan ASEAN-IndiaPartnership for Peace, Progress and Shared Prosperity danPlan of Actionto Implement the ASEAN-IndiaPartnership for Peace, Progress and Shared Prosperity (PoA) pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004. 

India berkomitmen untuk meningkatkan hubungan ASEAN-India dengan memberikan kontribusi melalui ASEAN-India Cooperation Fund dan ASEAN Development Fundyang digunakan untuk membiayai berbagai proyek kerja sama. 

Untuk lebih meningkatkan hubungan kemitraan ASEAN-India,  India juga telah mengangkat Duta Besar India untuk yang pertama untuk ASEAN,H.E. Mr. Suresh K. Reddy. terpisah dari Duta Besar India untuk Indonesia (bilateral).
Di bidang politik dan keamanan, ASEAN dan India terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama. India telah mengaksesi TACdan menandatangani Deklarasi Bersama ASEAN-India untuk Kerja Sama Memerangi Terorisme Internasionaldan Penanganan Kejahatan Transnasional.
Kerja sama ekonomi ASEAN dan India diatur dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India yang ditandatangani para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003,  yang kemudian diikuti dengan penandatangananASEAN-India Trade in Goods Agreement pada 13 Oktober 2009, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. 

Sejak berlakunya ASEAN-India Trade in Goods Agreement pada 1 Januari 2010, nilai perdagangan negara-negara ASEAN (kecuali Brunei Darussalam dan Laos) dengan India mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Menurut data Kementerian Perdagangan India, nilai perdagangan Indonesia dengan India mengalami peningkatan tertinggi dalam periode 2009-2010 dan 2010-2011, yaitu sebesar 94.1%. Myanmar dan Thailand juga menikmati peningkatan nilai perdagangan yang tinggi selama periode tersebut, masing-masing sebesar 54.5% dan 54.1%. 

Indonesia juga merupakan tempat yang menarik bagi pengusaha India dalam bidang penanaman modal. Menurut data BKPM, realisasi investasi India di Indonesia pada 2010 tercatat senilai USD 8.9 juta. Pada 2011, nilai realisasi investasi ini telah meningkat menjadi  USD 41.9 juta dengan 58 proyek.Saat ini ASEAN dan India masih melakukan perundingan untuk kesepakatan di bidang jasa dan investasi.

Dalamkerja sama pariwisata, telah ditandatangani MOU on Strengthening Tourism Cooperationbetween ASEAN and India pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan India tanggal 12 Januari 2012 di Manado, Indonesia.
Beberapa kerja sama sosial-budaya ASEAN-India  antara lain bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi, farmasi dan kesehatan, pengembangan SDM, pariwisata, budaya, serta hubungan antar-masyarakat. Kerja sama tersebut, antara lain, meliputikursus khusus untuk diplomat negara anggota ASEAN, kunjungan mahasiswa ASEAN ke India, program pertukaran media ASEAN-India, kunjungan dan pertukaran kelompok ahli di berbagai bidang,sertapelaksanaan proyek di bawah Initiative for ASEAN Integration/IAI. 

India mengusulkan pembentukan jaringan ASEAN-Indiauntuk perubahan iklim yang dibiayai melalui ASEAN-IndiaGreen Fund. India juga mendukung program pengurangan kesenjangan pembangunan di antara negara anggota ASEAN melalui mekanisme IAI, khususnya CLMV. 

Tahun 2012  merupakan 20 Tahun hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-India (Commemorative Year). Sepanjang tahun tersebut  digelar berbagai aktivitas untuk memperingati 20 tahun hubungan ASEAN-India, antara lain, adalah ASEAN-India Car Rally, Pertemuan tingkat Menteri Energi dan Menteri Pertanian, India-ASEAN Business Fair, Aktivitas budaya sepanjang tahun 2012, dan pengiriman kapal latih "Sudarshini" dalam ekspedisi ke ASEAN.

Indonesia berperan aktif dalam rangkaian aktivitas Perayaan tersebut, salah satu contoh adalah Indonesia menjadi tempat berlabuhnya ekspedisi kapal latih "Sudarshini" di tiga kota, yaitu Padang, Bali, dan Manado. Pelayaran ini bertujuan untuk menyatukan hubungan ASEAN dan India, termasuk meningkatkan people to people contact. Sepanjang pelayaran di Indonesia, INS Sudarshini diikuti oleh rangkaian acara persahabatan dengan TNI, pembukaan kapal untuk masyarakat umum, kegiatan budaya, Seminar Bisnis, dan juga resepsi diplomatik.

Pada kegiatan ASEAN-India Car Rally, Indonesia menjadi tuan rumah etape pertama yang dimulai di Yogyakarta dan Solo tanggal 26-27 November 2012 sekaligus membuka acara flag off rally tersebut. Kegiatan yang mengambil tema "Enhancing Connectivity, Promoting Shared Prosperity" ini dipandang sebagai simbol konektivitas antara ASEAN dan India, meangambil jarak rally sejauh 8000 km, berlangsung selama 22 hari dan ditutup bersamaan dengan KTT Peringatan.

Pada puncak rangkaian kegiatan, Presiden RI periode 2009-2014, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama dengan kepala negara/ pemerintah ASEAN menghadiri ASEAN-India Commemorative Summit (KTT Peringatan 20 Tahun kemitraan ASEAN-India) pada tanggal 20 Desember 2012 di New Delhi, India. KTT Peringatan menghasilkan agenda utama pembahasan arah masa depan hubungan kerja sama ASEAN-India serta pengesahan Vision Statement of the ASEAN-India Commemorative Summit. Vision Statement tersebut berisi visi bersama para pemimpin ASEAN dan India untuk masa depan hubungan kemitraan ASEAN-India dan juga mendeklarasikan peningkatan hubungan kemitraan ASEAN-India ke tingkat strategis.

Pada KTT ASEAN-India ke 12 di Nay Pyi Taw tanggal 12 November 2014 Pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri India mengulas hubungan kemitraan ASEAN-India dan arahnya masa depannya serta membahas penyusunan Plan of  Action on ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity untuk mewujudkan the ASEAN Community Building. KTT juga menyambut baik pendirian Nalanda University.

Beberapa prioritas tindak lanjut dari hasil KTT ke-12 ASEAN-India adalah untuk segera mendorong kerja sama ekonomi untuk mencapai tingkat perdagangan ASEAN-India sebesar 100 miliar melalui kerja sama investasi, infrastruktur, manufaktur dan ekonomi kreatif pada tahun 2015 serta tindak lanjut keinginan India untuk memperbaharui space station di Indonesia.

3.1.5 ASEAN-Australia

Kerja sama kemitraan ASEAN–Australia dimulai pada tahun 1974 yang diawali dengan pembentukan ASEAN-Australia Consultative Meeting (AACM). Pada perkembangannya, kerja sama ASEAN-Australia diselenggarakan di berbagai tingkatan antara lain pada tingkat menteri luar negeri yaitu PMC+1Session with Australia, ASEAN-Australia Forumpada tingkat pejabat tinggi, ASEAN.
Kerja sama dilaksanakan secara meluas pada bidang politik-keamanan, bidang perdagangan dan investasi, pendidikan dan pelatihan, industri, teknologi, lingkungan hidup serta kebudayaan. Salah satu tahapan penting kerja sama ASEAN-Australia adalah aksesi Australia dalam TAC pada tahun 2005. 

Dalam bidang politik keamanan, kerja sama ASEAN dan Australia dilakukan, antara lain, dalam hal penanganan kejahatan transnasional, korupsi, penyelundupan manusia, pemajuan hak asasi manusia, penangkapan ikan secara ilegal, disarmament, arms control, dan non-proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, ASEAN dan Australia serta Selandia Baru telah menandatangani persetujuan FTA ASEAN–Australia dan Selandia Baru (ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area/AANZFTA) di Hua Hin, Thailand pada tanggal 27 Februari 2009. Kesepakatan AANZFTA itu mengamanatkan pengurangan tarif secara bertahap dimulai pada 1 Januari 2010.

Kesepakatan AANZFTA merupakan FTA pertama ASEAN dengan mitranya yang mencakup berbagai elemen secara lengkap, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, jasa keuangan, telekomunikasi, electronic commerce, movement of natural person, Hak Kekayaan Intelektual,persaingan usaha, dan kerja sama ekonomi.
Pemberlakuan AANZFTA untuk Indonesia pada 10 Januari 2012 sekaligus menandai bergabungnya seluruh negara anggota ASEAN dalam FTA tersebut. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, pada tahun 2010 perdagangan Indonesia dengan Australia mengalamisurplus USD 145,3 juta dalam perdagangan dengan Australia, yang kemudian meningkat menjadi USD 405.4 juta pada 2011. 

ASEAN-Australia juga menyelenggarakan kerja sama pembangunan yang dikemas dalam ASEAN-Australia Development Cooperation Programme. Program ini meliputi kerja sama dalam bidang transportasi, hubungan perdagangan, tukar menukar pengalaman dalam bidang energi terbarukan, lingkungan hidup dan kehutanan, promosi pariwisata, people-to-people connectivity, pembangunan berkesinambungan, manajemen penanggulangan bencana alam dan ketahanan pangan. 
Dalam bidang pendidikan, Australia merupakan salah satu tujuan utama pelajar dari negara-negara anggota ASEAN dengan 109,000 pelajar ASEAN yang belajar di berbagai institusi pendidikan Australia, termasuk pelajar dari Indonesia.Australia juga membentuk ASEAN-Australia University Network dan berkomitmen mengenai perlunya Australia mengirimkan pelajarnya untuk belajar di negara-negara anggota ASEAN.

Kerja sama di bidang lingkungan hidup antara ASEAN-Australia memprioritaskan  pelindungan lingkungan dan promosi pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kerja sama mencakup polusi lingkungan lintas batas dan manajemen berkelanjutan sumber daya alam khususnya dalam isu manajemen hutan berkelanjutan, keragaman hayati dan konservasi natural heritage, teknologi maju yang ramah lingkungan dan best-practices, mining and mineral development, kesadaran publik dan pendidikan lingkungan serta berbagai perjanjian multilateral mengenai lingkungan khususnya perubahan iklim dan kerja sama pada penanganan bahan kimia dan limbahnya.

Tahun 2014 merupakan tahun peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN Australia. Pada tahun ini, serangkaian kegiatan commemorative activities diselenggarakan dan ditutup dengan penyelenggaraan KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama ASEAN-Australia pada tanggal 12 November 2014, di Nay Pyi Taw, Myanmar. 

Outcome document Pada KTT tersebut adalah Joint ASEAN-Australia Leaders' Statement on the 40th Anniversary of ASEAN-Australia Dialogue Relations Towards a Strategic Partnership for Mutual Benefit. Prioritas tindak lanjut dari hasil KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Australia antara lain status kemitraan ASEAN-Australia menjadi strategic partnership. Sejauh ini, tidak terdapat kategorisasi khusus untuk setiap tingkat kemitraan yang dimiliki ASEAN dengan Mitra Wicaranya. KTT juga menghasilkan perpanjangan program ASEAN-Australia Development Cooperation Program (AADCP) II periode 2015-2019. KTT juga mendukung inisiatif Australia terkait rencana pembentukan ASEAN-Australia Council untuk membantu peningkatan hubungan people-to-people, antar institusi serta sektor swasta. 

3.1.6 ASEAN-Selandia Baru

Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru telah berlangsung sejak tahun 1975.Hubungan kemitraan ASEAN-Selandia Baru dilakukan melalui berbagai mekanisme pada berbagai level, antara lain ASEAN-New Zealand Ministerial Meeting; ASEAN-New Zealand DialogueASEAN-New Zealand Joint Cooperation Committee; serta dalam kerangka ARF, ADMM Plus dan EAS.

Saat ini kerja sama ASEAN-Selandia Baru telah memasuki tahun ke-empat dari implementasi Plan of Action to Implement the Joint Declaration for ASEAN-New Zealand Comprehensive Partnership 2010-2015 yang telah disahkan tahun 2010 di Hanoi. Selain itu, Selandia Baru juga telah melaksanakan serangkaianprogram di bawah kerangka four flagship initiatives yaitu Disaster Risk Management Programme,Agricultural Diplomacy,Young Business Leaders, dan ASEAN-New Zealand Scholars Program. Indonesia mendapatkan 50 beasiswa dari total 170 beasiswa yang disediakan oleh ASEAN-New Zealand Scholars Program setiap tahunnya. Selandia Baru juga berkomitmen untuk mendukung inisiatif penting ASEAN lainnya seperti ASEAN Connectivity dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli yang dimiliki untuk membantu pelaksanaan dari proyek tersebut.

Pada Pertemuan ASEANPost Ministerial Conferences (PMC)10+1 Sessions with New Zealand, Nay Pyi Taw, Myanmar, 10 Agustus 2014, Pertemuan membahas perkembangan hubungan kerja sama ASEAN-Selandia Baru serta implementasi Plan of Action (PoA) to Implement Joint Declaration for ASEAN-New Zealand Comprehensive Partnership 2010-2015 dan the Four Flagship Initiatives. Pertemuan memandang positif perkembangan hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru. Namun demikian, dipandang masih terdapat berbagai potensi kerja sama yang dapat ditingkatkan lebih lanjut. 

Peringatan 40 tahun kerja sama kemitraan ASEAN dan Selandia Baru rencananya akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia bersamaan dengan penyelenggaraan KTT ke-27 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya. Pada saat itu, Indonesia akan menjadi Country Coordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru. Indonesia menjadi Country Coordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru periode 2015-2018.

3.1.7 ASEAN-Amerika Serikat
Kerja samaASEAN–Amerika Serikat (AS) dimulai sejak tahun 1977. Hingga kini, ASEAN dan AS selalu menjaga dan terus berusaha mengembangkan serta mempererat kerja sama di antara keduanya. Kesepakatan kerja sama ASEAN-AS tersebut dapat dilihat antara lain pada Joint Vision Statement on ASEAN–US Enhanced Partnership (2005), Revised Priorities for Cooperation under the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership (2009), dan Plan of Action to Implement the ASEAN-US Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity (2011-2015).
Kerja sama ASEAN-AS meliputi berbagai bidang. Di bidang politik dan keamanan, ASEAN dan ASsepakat untuk mempererat hubungan kerja sama demi terciptanya perdamaian dan keamanan di kawasan melalui mekanisme yang dimotori oleh ASEAN, antara lain:ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), dan ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus). AS juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang non-traditional security, khususnya piracy, human trafficking, dan wildlife trafficking.  

Di bidang perdagangan dan investasi, AS merupakan mitra dagang terbesar keempat ASEAN, dan begitu pula sebaliknya, ASEAN sebagai suatu regional grouping merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi AS. Saat ini terdapat lebih dari 3000 perusahaan AS yang berinvestasi di ASEAN dan diperkirakan akan terus meningkat. AS juga berkomitmen untuk mendukung konektivitas ASEAN. Salah satu bentuk kerja sama ASEAN-AS di bidang ini adalah adanya inisiatif ASEAN-U.S. Expanded Economic Engagement (E3) yaitu kerangka kerja sama ekonomi yang dibentuk untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN dan AS. 

Bidang lain yang menjadi fokus kerja sama ASEAN-AS adalah bidang kepemudaan, khususnya peningkatan kapasitas, kewirausahaan, dan inovasi. Hal ini juga selaras dengan kerja sama yang telah terjalin selama ini di bidang pendidikan (misalnya pemberianbeasiswa untuk belajar ke Amerika Serikat dan pembentukan pusat Bahasa Inggris untuk ASEAN)dan peningkatan sumber daya manusia secara lebih luas.

3.1.8 ASEAN-Kanada

Kerja sama ASEAN dan Kanada dimulai pada tahun 1977.Pada saat itu, Kanada menyampaikan komitmen pemberian bantuan program pembangunan untuk ASEAN. Dalam perkembangannya, kedua belah pihak menyepakati untuk bekerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, investasi, industri, keuangan, konektivitas, pemberantasan terorisme internasional, kejahatan lintas negara, keamanan kesehatan, dialog antarkeyakinan, dan bantuan teknis serta pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN.  
Selain itu, terdapat 2 (dua) bidang lain yang menjadi fokus perhatian Kanada ke ASEAN, yaitu: Human Rights dan Disaster Risk Reduction. Terkait Hak Asasi Manusia (HAM), Kanada aktif memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan seperti: Regional Mechanisms to Protect the Human Rights of Women and Girls in Southeast Asia sebesar CAD 3 juta untuk periode 2010-2014; Implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sebesar CAD 10 juta untuk periode 2011-2016; dan Tripartite Action to Protect Migrants in the ASEAN Region from Labour Exploitation sebesar CAD 5,5 juta untuk periode 2012-2016. Sedangkan dalam hal penanganan bencana alam, Kanada menyampaikan komitmen bantuan sebesar CAD 10 juta dalam kerangka Integrated Disaster Management Fund (2013-2017) melalui Asian Development Bank (ADB) selaku implementing partner.

Keseriusan Kanada dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN dan negara anggota ASEAN tercermin dari pembukaan beberapa kedutaan besar baru di beberapa negara anggota ASEAN serta pembukaan Misi Diplomatik Kanada untuk ASEAN di Jakarta yang akan dipimpin oleh Duta Besar Kanada untuk ASEAN. Kerja sama ASEAN-Kanadadiimplementasikan dalamPlan of Action (PoA) to Implement Joint Declaration on ASEAN-Canada Enhanced Partnership (2010-2015), termasuk implementasi the 2012-2015 ASEAN-Canada Trade and Investment Workplan.

Dalam bidang politik dan keamanan, kerja sama ASEAN-Kanada meliputi implementasiASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, ASEANWorkshop on Preventing Bio-Terrorism, dan ASEANWorkshop on Forging Cooperation Among Anti-Terror Units. Kerja sama di bidang ekonomi terlaksana melalui ASEAN-Canada Business Forum, ASEAN Business Opportunities Study, dan ASEAN Business Climate Survey. Di bidang sosial-budaya, Kanada menyampaikan peningkatan komitmennya melalui pelibatan lebih jauh International Development Research Center (IDRC) Kanada dalam mendukung ASEAN, terutama melalui proyek-proyek kerjasama di bidang penelitian dengan berbagai pihak diASEAN, di samping proyek-proyek kerja sama melalui Canadian International Development Agency (CIDA).

3.1.9 ASEAN-Rusia

Dialog kerja sama ASEAN-Rusia telah dimulai sejak tahun 1991 dan diresmikan sebagai Mitra Wicara ASEAN pada tahun 1996. Kerja sama ASEAN-Rusiadiimplementasikan melalui Comprehensive Programme of Action (CPA) to Promote Cooperation between ASEAN and the Russian Federation (2005-2015), termasuk dengan memanfaatkan secara efektif ASEAN-Russian Federation Dialogue Partnership Financial Fund (ARDPFF). Kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia dikembangkan pada bidang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, sumber daya manusia, investasi dan ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan, serta peningkatan people-to-people contact.

Hubungan kemitraan ASEAN-Rusia memasuki tahapan baru pada tahun 2004 dengan aksesi Rusia terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Aksesi ini menunjukkan komitmen kuat Rusia terhadap ASEAN, terutama di bidang politik dan keamanan, guna turut berperan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN juga mengapresiasi peran aktif Rusia dalam ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus dan ASEAN Regional Forum.

Di sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi, kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia mengalami peningkatan. Total perdagangan ASEAN-Rusia meningkat 54,1 % dari US$ 9,06 milyar (2010) menjadi US$ 13,97 milyar (2011). Guna terus mendukung peningkatan kerja sama ekonomi, Russia-ASEAN Business Counciltelah didirikan di Moskow pada tahun 2012 dan mempunyai perwakilan di Jakarta dan Singapura di tahun 2013. ASEAN juga mengharapkan kolaborasi aktif Rusia dalam berbagai proyek guna mengimplementasikan Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC) termasuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur melalui skema Public and Private Partnership dalam mendukung konektivitas ASEAN.

Kerja sama kebudayaan dan people-to-people contact merupakan salah satu prioritas dalam hubungan kemitraan ASEAN-Rusia. Pendirian ASEAN Centre di Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University)yang memiliki peranan penting dalam mempromosikan dan meningkatkan awareness terhadap ASEAN di kalangan masyarakat Rusia merupakan salah satu bentuk nyata penguatan hubungan kemitraan ASEAN-Rusia di bidang ini. Selain itu, terdapat pula program Russia-ASEAN Youth Summit dan Russian Language Course for ASEAN Tour Operator.
 
3.1.10 ASEAN-Uni Eropa

Kemitraan ASEAN-Uni Eropa secara informal dimulai pada tahun 1972. Kemitraan ini kemudian diformalkan pada tahun 1977 dan dilembagakan melalui pembentukan kerja sama perdagangan, ekonomi dan teknis, serta pembentukan Joint Cooperation Committee (JCC) pada tahun 1980. 
Kemitraan komprehensif ASEAN-UE terwujud pada tahun 2007 dengan ditandatanganinya the Nuremberg Declaration on an Enhanced EU-ASEAN Partnership dan Plan of Action (PoA) to implement the Nuremberg Declaration. Kemitraan ini kian diperkuat dengan diadopsinya Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership 2013-2017 pada tahun 2012.

Di bidang politik dan keamanan, ASEAN dan EU bekerja sama melalui berbagai mekanisme badan ASEAN termasuk ARF. UE juga telah melakukan aksesi atas TAC pada tahun 2012. Di bidang HAM,kerja sama kemitraan ASEAN-UE terlihat padapeningkatan kapasitas ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR).

Khusus terkait kerja sama maritim, telah diadakan ASEAN-EU High Level Dialogue (HLD) on Maritime Cooperation di Jakarta, 18-19 November 2013, sebagai bagian dari upaya exchange of ideas, best practices, dan lessons learned antara ASEAN dan UE. Isu-isu kerja sama maritim yang dibahas antara lain: isu penangkapan ikan secara ilegal, keamanan kelautan, keselamatan navigasi, pembajakan dan perampokan, upaya menjaga lingkungan laut, konservasi sumber daya biodiversitas kelautan, pariwisata, dan konektivitas maritim. Isu Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing juga dibahas di dalam AMF (ASEAN Maritime Forum).

Di bidang ekonomi, perdagangan antara ASEAN-UE mengalami peningkatan sebesar USD 3,6miliar pada tahun 2013dibandingkan dengan tahun 2012. Foreign Direct Investment (FDI) dari UE ke ASEAN juga telah meningkat sebesar 53,2% mencapai total USD 26,7 miliar pada tahun 2013. Saat ini, UE merupakan mitra dagang ketiga terbesaruntuk ASEAN dan sumber FDI terbesar bagi ASEAN.

Di bidang kerja sama sosial-budaya, baik ASEAN maupun UE menekankan perlunya kerja sama dalam perlindungan hak wanita, anak-anak, dan penyandang cacat; peningkatan people-to-people contacts; dan pertukaran pemuda dan budaya. UE juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya penguatan Sekretariat ASEAN melalui peningkatan kapasitas Sekretariat ASEAN dan para stafnya guna memfasilitasi upaya ASEAN mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. ASEAN mendorong UE untuk tetap mendukung upaya-upaya ASEAN dalam pencapaian Masyarakat ASEAN serta memelihara perdamaian, stabilitas keamanan, dan kemakmuran di kedua kawasan.

3.1.11    ASEAN Plus Three (APT) 

Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) yang melibatkan tiga negara mitra wicara, yaitu Jepang, Republik Korea (ROK) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terjalin sejak tahun 1997 pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Ketiga Negara tersebut telah mengaksesi Treaty of Aminity and Cooperation (TAC) masing-masing pada tahun 2003 (RRT) dan tahun 2004 (Jepang dan ROK).  
Selama 17 tahun, kerja sama APT telah berfokus pada bidang pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, kesehatan, jaring pengaman keuangan, dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional. 
Dalam perkembangannya, KTT ke-16 APT di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 10 Oktober 2013 membahas Revised Work Plan (2013-2017) sebagai master plan kerja sama APT untuk jangka waktu lima (5) tahun yangberisi action lines prioritas kerja sama APT yang baru, seperti civil service, traditional medicines, information and media, dan connectivity.

Sementara itu, pada KTT ke-17 APT di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014, Presiden RI menekankan bahwa program kerja sama APT, seperti CMIM, pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta APT Emergency Rice Reserve (APTERR), dapat memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, penguatan kerja sama sektor pariwisata dinilai penting sebagai sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi.
Selain meningkatkan kerja sama ekonomi, Presiden RI menekankan APT untuk lebih giat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, sebagai syarat penting bagi pembangunan ekonomi. Indonesia juga menegaskan perlunya mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan interaksi people-to-people serta mempromosikan mobilitas mahasiswa dan akses generasi muda terhadap pendidikan berkualitas di negara-negara APT.
Indonesia terus mendukung upaya APT untuk memperkuat proses track 2 dalam mekanisme APT dengan meningkatkan peran Jaringan Think-Tank Asia Timur (NEAT). NEAT diharapkan menjadi jembatan penghubung antara komunitas akademis dan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi tuan rumah program utama NEAT pada tahun 2015.

APT diharapkan dapat menjadi organisasi yang bersifat terbuka dan inovatif terhadap ekonomi global sehingga dapat berjalan paralel dengan EAS, APEC, dan RCEP. Kerja sama APT juga dinilai berhasil dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dibuktikan dengan ketahanan negara-negara di kawasan Asia Timur ketika krisis global melanda di tahun 2008. Namun demikian, arah ke depan kerja sama APT harus dapat lebih ditingkatkan pada bidang politik dan keamanan. Hal ini mengingat di kawasan Asia Timur masih terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian masyarakat internasional antara lain Korean Peninsula, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Tiongkok Timur, yang melibatkan secara langsung ketiga negara APT. Selain itu, kerja sama APT juga semakin diarahkan untuk mengatasi berbagai isu global yang menjadi kepentingan bersama, seperti penanganan penyebaran virus Ebola. 

3.1.12 East Asia Summit

East Asia Summit (EAS) merupakan satu forum regionalisme terbuka di Asia Timur yang dibentuk tahun 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari anggota awal 10 negara ASEAN ditambah Australia, Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru, keanggotaan EAS kini telah berkembang menjadi 18 negara anggota seiring bergabungnya Amerika Serikat (AS) dan Rusia di KTT ke-6 di Bali, 19 November 2011.

EAS merupakan forum leaders-led summit dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak (driving force) dalam kemitraan dengan negara-negara anggota lainnya. Secara rinci tujuan dan prinsip-prinsip EAS termuat dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan EAS tahun 2005, yaitu:   
a.    The EAS is a forum for dialogue on broad strategic, political and economic issues of common interest and concern with the aim of promoting peace, stability and economic prosperity in East Asia.
b.    The EAS's efforts to promote community building in the region will be consistent with and reinforce the realization of the ASEAN Community.
c.    The EAS will be an open, inclusive, transparent and outward-looking forum.

Pada awalnya, EAS menetapkan lima area kerja sama prioritas yang meliputi: finansial, energi dan lingkungan hidup, pendidikan, isu kesehatan global dan penyakit pandemik,serta penanggulangan bencana. Pada KTT ke-6 EAS disepakati area prioritas baru, yaitu konektivitas. Di samping enam bidang kerja sama prioritas tersebut, EAS juga menjalin kerja sama, antara lain, di bidang lingkungan hidup dan perdagangan. 

Sejak awal pembentukannya, KTT EAS telah diselenggarakan sebanyak 9 kali, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia, 14 Desember 2005; Cebu, Filipina, 15 Januari 2007; Singapura, 21 November 2007; Cha-am Hua Hin, Thailand, 25 Oktober 2009; Ha Noi, Viet Nam, 30 Oktober 2010; Bali, Indonesia, 19 November 2011; Pnom Penh, Kamboja, 20 November 2012; Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 10 Oktober 2013; dan Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014.

KTT terbaru EAS (ke-9) telah menghasilkan sejumlah dokumen yang bermanfaat bagi Indonesia, yaitu sebagai berikut:
1.    EAS statement on Rapid Disaster Response
2.    Joint Statement/Declaration of the 9th EAS on regional response to outbreak of ebola virus disease
3.    EAS Statement on the rise of violence & brutality committed by terrorist/extremist org. in Iraq and Syria
4.    EAS declaration on combating wldlife trafficking

Perkembangan kerja sama dalam 6 (enam) area prioritas EAS adalah sebagai berikut:
1.    Area Prioritas Keuangan 

Pada EAS Economic Ministers' Meeting ke-2, yang merupakan bagian dari rangkaian EAS Summit ke-9 di Myanmar, disepakati bahwa negara-negara anggota EAS mengakui kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan yang diperoleh dari integrasi ekonomi kawasan di tengah usaha pemulihan pasca-krisis ekonomi global.

Dalam pertemuan ini, dikemukakan bahwa perekonomian negara-negara anggota EAS tumbuh sebesar 0.9% dalam kurun waktu 2012-2013; melambat signifikan dibandingkan kurun waktu 2011-2012. Produk domestik bruto (PDB/GDP) negara-negara anggota EAS tercatat berada pada angka US$39.813,3 miliar pada akhir 2013.

2.    Area Prioritas Energi dan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 23 April 2012, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) telah membentuk suatu Energy Unit untuk melakukan penelitian mengenai penguatan ketahanan energi di kawasan. Sejumlah elemen penelitian yang akan dikembangkan mencakup:
•    Charting outlook for energy demand and saving potential over the medium-to-long term; 
•    Coordinating emergency response policies and measures; 
•    Enhancing the use of existing fossil fuel resources in the region; 
•    Improving electric power infrastructure, including nuclear power generation; and, 
•    Developing clean energy and smart communities for efficient use of energy in the region. 

Untuk area lingkungan hidup, pada KTT ke-9 EAS di Naypyidaw, November 2014, para pemimpin EAS sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan dialog terkait kebijakan energi dan lingkungan melalui berbagai mekanisme, termasuk EAS Environment Ministers' Meeting dan EAS Energy Ministers' Meeting.

KTT ke-9 juga menyepakati dukungan untuk implementasi inisiatif-inisiatif di bidang energi dan lingkungan hidup sebagai berikut:

1.    ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015
2.    EAS energy cooperation work plan.
3.    East Asia Low Carbon-Growth Partnership Initiatives.
4.    Research Studies on the following areas by the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), for EAS Energy Cooperation:
(i)    EAS energy outlooks for the medium-to-long term;
(ii)    Strategic usage of coal through Clean Coal Technology;
(iii)    Optimum electric power infrastructure;
(iv)    Nuclear power safety management;
(v)    Smart urban traffic promoting energy efficiency of the transport sector;
(vi)    Sustainable natural gas market in the EAS region.

3.    Area Prioritas Pendidikan

Pada tahun 2011 dibawah keketuaan Indonesia, telah diinisiasi suatu pertemuan Informal EAS Education Ministers' Meeting. Pertemuan ini merupakan landasan dari pertemuan 1st EAS Education Ministers' Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2012. Pertemuan menyepakati untuk penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Pendidikan setiap dua tahun sekali. Selain itu, sebagai outcome document, para Menteri menyepakati Joint Statement of the 1st EAS Education Ministers' Meeting dan suatu Action Plan yang akan menjadi rujukan kerja sama konkrit bidang pendidikan antara negara-negara peserta EAS.

Saat ini berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya dan action plan yang telah dibuat, EAS berkomitmen menjalankan kegiatan pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pendirian Nalanda University sebagai international institution of excellence, mempromosikan program Education for Sustainable Development (ESD), dan mengkampanyekan life-long learning society.

4.    Area Prioritas Kesehatan Global dan Penyakit Pandemik 

Area prioritas kesehatan global dan penyakit pandemik awalnya difokuskan pada penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza). KTT ke-4 EAS antara lain menyepakati untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran wabah tersebut melalui peningkatan kerja sama dalam penanggulangan wabah, termasuk sharing of information, penambahan regional stockpiles obat-obatan penting serta saling bantu dalam mendapatkan obat-obatan murah dan vaksin influenza tersebut. Selain itu juga menugaskan para pejabat di bidang kesehatan untuk mempertimbangkan cara-cara mengatasi ancaman wabah flu tersebut.

Pada pertemuan EAS Foreign Ministers' Consultations, Juli 2011, para Menlu negara-negara EAS mendiskusikan perluasan isu ini untuk mencakup global health and pandemic diseases.Pada tahun 2012, sebagai respon terhadap upaya penanggulanan penyakit Malaria, pada KTT ke-7 EAS di Phnom Penh, Kamboja, 20 November 2012, telah disahkan Declaration of the 7th East Asia Summit on Regional Responses to Malaria Control and Addressing Resistance to Antimalarial Medicines.

Pada KTT ke-9 EAS di Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2015, disepakati bahwa kerja sama dalam area prioritas kesehatan global dan penyakit pandemik difokuskan di antaranya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hingga memenuhi tujuan Millenium Development Goals (MDGs) dan agenda pembangunan pasca-2015. 

5.    Area prioritas Penanganan Bencana Alam dan Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Assistance)

Area ini merupakan salah satu fokus kerja sama EAS sebagaimana dimuat di dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang EAS, tanggal 14 Desember 2005. KTT ke-6 EAS telah disahkan Indonesian-Australian (EAS Joint) Paper: A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response. Paper tersebut berisi usulan langkah-langkah konkrit kerja sama berkaitan dengan: information sharing, overcoming bottleneck, capacity building, promoting collaboration and partnership in disaster response (interoperability). 

KTT ke-9 EAS juga telah menghasilkan kesepakatan untuk menanggulangi bencana terkini, yaitu topan Haiyan yang menghantam Filipina, dan juga bencana-bencana lainnya melalui mekanisme ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER).

6.    Area prioritas Konektifitas ASEAN

Pada KTT ke-5 EAS, para Pemimpin EAS mempunyai kesamaan pandangan bahwa peningkatan intra-ASEAN connectivity akan menguntungkan kawasan EAS secara keseluruhan. Para Pemimpin EAS mendukung peningkatan linkages baik di dalam ASEAN maupun antara ASEAN dengan mitranya di EAS, guna membantu memfasilitasi integrasi regional.

Selanjutnya, pada KTT ke-6 EAS, para Pemimpin EAS mengadopsi dokumen Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity. Deklarasi ini memasukkan isu Konektivitas sebagai salah satu kerja sama utama dari EAS selain lima prioritas yang sudah ada. Deklarasi ini antara lain mendukung dan memfasilitasi kerja sama lebih lanjut antara ASEAN dan negara-negara peserta EAS lainnya dalam pengembangan inisiatif Konektivitas, pembangunan agenda kemitraan publik-swasta/Public Private Partnership (PPP) di kawasan dan memajukan keterlibatan dan kerja sama konektivitas antar masyarakat.

Dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS non-ASEAN di bidang konektivitas, Pertemuan EAS SOM pada tanggal 29 Juni 2013 pertemuan sepakat agar the ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) dapat melakukan pertemuan informal dengan negara peserta EAS non-ASEAN guna membahas lebih lanjut prakarsa peningkatan kerja sama dalam konteks implementasi ASEAN Connectivity. 

3.2 Kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara Sektoral
Pakistan

Pakistan resmi menjadi mitra wicara sektoral ASEAN pada tahun 1997. Pada pertemuan ke-11 ASEAN Regional Forum (ARF), 2 Juli 2004, di Jakarta, Pakistan mengaksesi TAC dan menjadi anggota ke-24 ARF. Pakistan juga telah menandatangani ASEAN-Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism pada AMM/PMC/ARF Juli 2005 di Vientiane.
Pakistan telah beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk menjadi mitra wicara penuh ASEAN termasuk melalui surat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari yang ditujukan kepada Presiden RI sebagai Ketua ASEAN 2011. Indonesia mendukung peningkatan status kemitraan Pakistan pada ASEAN, tetapi masih diperlukan dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya sehingga tercapai konsensus.

Di bidang politik dan keamanan, ASEAN dan Pakistan menyepakati proposal Pakistan untuk memulai kunjungan penegak hukum negara anggota ASEAN ke Islamabad, untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai implementasi dari ASEAN-Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism. 

Di bidang perdagangan telah diadakan ASEAN-Pakistan Business Council dan ASEAN-Pakistan Trade Facilitation Workshop, dan ASEAN-Pakistan Cooperation Fund (APCF). Pakistan mengusulkan beberapa bentuk kerja sama seperti: pembentukan Joint Task Force on Industry untuk mengidentifikasi sub sektor/produk/proses untuk integrasi industri yang menguntungkan antara ASEAN dan Pakistan. Pakistan juga menaruh minatnya untuk bekerja sama di bidang Clean Development Technologies (CDM). 

Di bidang sosial budaya, ASEAN dan Pakistan menjajagi kerja sama pariwisata,  dalam hal itu Pakistan mengharapkan dukungan ASEAN untuk menyediakan pelatihan bagi staf Pakistan Institute of Tourism and Hotel Management (PITHOM) dan Pakistan-Austria Institute of Tourism and Hotel Management (PAITHOM). Sebaliknya, Pakistan menawarkan 10 beasiswa penuh kepada Negara Anggota ASEAN untuk belajar pada institusi pendidikan tinggi di Pakistan dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi, perbankan, teknik, dan kedokteran. Pakistan juga menawarkan beasiswa tahunan kepada negara anggota ASEAN untuk belajar bahasa Inggris pada English Language Training Programme at National University of Modern Languages (NUML), Islamabad. Beasiswa ini akan ditawarkan setiap tahunnya selama 5 tahun. Terkait dengan keinginan Pakistan untuk membantu proses integrasi ASEAN, Pakistan berencana menawarkan beasiswa khusus untuk negara-negara CLMV.

3.3    Kerja Sama ASEAN dengan Organisasi Internasional dan Kawasan

Di samping menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Mitra Wicara, ASEAN juga menjalin dialog dan kerja sama dengan beberapa organisasi kawasan dan internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) khususnya United Nations Development Programme (UNDP), Community of Latin American and Caribbean States, (CELAC), Gulf Cooperation Council (GCC), Mercado Común del Sur/Common Market of the South (MERCOSUR), Economic Cooperation Organization (ECO), South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dan Pacific Alliance (PA). Selain itu, sebagian besar negara anggota ASEAN juga secara aktif berpartisipasi dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), dan Forum East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC).

3.3.1 ASEAN-United Nations Development Programme
Kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) diawali dengan keterlibatan UNDP dalam program-program kegiatan ASEAN pada awal tahun 1970-an. Inisiatif-inisiatif kerja sama ASEAN-UNDP menjadi dasar bagi kerja sama ASEAN selanjutnya di bidang pembangunan industri, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, jasa-jasa moneter dan asuransi. UNDP ditetapkan sebagai mitra wicara ASEAN pada tahun 1977.
Kontribusi UNDP dalam kerja sama dengan ASEAN terutama melalui bantuan teknis keahlian dan pengembangan kapasitas. Namun, sejak tahun 2006 pihak UNDP menyampaikan tidak lagi memprioritaskan pembangunan negara anggota ASEAN karena keterbatasan dana dan ASEAN sudah dipandang maju dalam pembangunannya. 

3.3.2 ASEAN-United Nations (PBB)

Kemitraan ASEAN-Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah berkembang sejak diselenggarakannya KTT ASEAN-PBB tahun 2000 di Bangkok, dimana Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa ASEAN merupakan mitra PBB yang terpercaya di  bidang pembangunan. 

Ruang lingkup kerja sama ASEAN-PBB meliputi kerja sama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan penekanan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: memperkuat kerja sama institusional dan upaya merespon tantangan-tantangan jaman, khususnya pencapaian sasaran pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, mengatasi ancaman perubahan iklim, pertukaran informasi dan keahlian, kolaborasi dalam penanganan bencana alam, dan konektivitas regional. 
Pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2011, telah disahkan Joint Declaration of Comprehensive Partnership between ASEAN-UN (JDCPAU). Dokumen tersebut menjadi landasan untuk kerja sama lebih intensif dan konkret antara ASEAN-PBB dengan empat prioritas utama, yaitu di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kerja sama antar sekretariat. 

KTT ke-6 ASEAN-PBB di Nay Pyi Taw, Myanmar, 12 November 2014, 

Pertemuan mengesahkan Chairman's Statement of the 6th ASEAN-UN Summit. Beberapa hal yang mengemuka dalam pertemuan itu, antara lain adalah:

a.    melakukan usaha-usaha dalam pencapaianMillennium Development Goals, antara lain, mengurangi kesenjangan pembangunan, pemberantasan kemiskinan, pemajuan pembangunan daerah tertinggal, dan pemajuan usaha kecil dan menengah bagi lancarnya proses integrasi kawasan di ASEAN;
b.    disahkannya ASEAN-UN Workplan for 2015sebagai pedoman bagi ASEAN dan PBB agar memperkuat kolaborasi dan  engagement pada setiap level kerja sama yang saling menguntungkan;
c.    dukungan PBB dalam pengembangan kapasitas dan pemberian bantuan teknis pada program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) maupun badan-badan lainnya yang terkait early warning dan disaster relief;
d.    dukungan ASEAN sepenuhnya terhadap penandatanganan persetujuan UN Framework Convention on Climate Change di Paris pada tahun 2015;
e.    meningkatkan kerja sama dalam berbagai isu keamanan tradisional dan non-tradisional di kawasan dan global serta penguatan pengawasan dan perlindungan HAM di negara-negara anggota ASEAN;
f.    meningkatkan kerja sama antar Sekretariatdalam mendukung implementasi Joint Declaration of Comprehensive Partnership between ASEAN-UN.

3.3.3    ASEAN- Community of Latin American and Caribbean States (CELAC)

CELAC yang memiliki 33 negara anggota, juga memiliki kemiripan dengan ASEAN yang saat ini sedang berupaya untuk mencapai Komunitas Ekonomi ASEAN, antara lain dalam promosi mengenai perdagangan, manufaktur, pertanian, petrokimia, dan ketahanan pangan yang tentunya akan bermanfaat dalam rangka mempererat hubungan dengan ASEAN. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-CELAC telah diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-69 PBB di New York pada bulan September 2014 lalu. 
Dengan berbagai kemiripan di antara kedua Organisasi, maka kerja sama ASEAN dan CELAC penting untuk saling melengkapi. Dengan ekonomi yang kuat dan terus tumbuh, serta GDP sebesar 8 miliar USD, maka CELAC memiliki potensi yang cukup besar dan penting bagi ASEAN.

3.3.4 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC)
Negara Anggota GCC terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan Persatuan Emirat Arab. Disepakati bahwa para Menlu dari kedua organisasi akan bertemu rutin setiap tahun di New York dan mendorong Sekretariat ASEAN untuk menjalin kerja sama dengan Sekretariat GCC.  Isu-isu yang dibahas dalam kerja sama ini mencakup bidang kesehatan, pariwisata, sertifikasi makanan halal, penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas negara. 

Untuk mempererat kemitraan ASEAN-GCC, pada the 2nd ASEAN-Gulf Cooperation CouncilMinisterial Meeting di Singapura, 31 Mei–1 Juni 2010, ASEAN-GCC sepakat untuk melaksanakan Two-year Action Plan 2010-2012 yang mencakup kerja sama di bidang perdagangan dan investasi; ekonomi dan pembangunan; pendidikan, kebudayaan dan informasi; serta mekanisme pelaksanaan Action Plan.

Perekonomian sebagian besar negara anggota GCC bersumber dari hasil bumi (resource-based economy). Dengan bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara Barat ke Asia Timur, maka dalam beberapa tahun terakhir negara anggota GCC telah mulai menyesuaikan pasar produk minyak dan gas bumi yang dihasilkannya ke kawasan Asia Timur, termasuk negara anggota ASEAN. Dalam kaitan ini, guna mengatasi dampak negatif pelemahan perekonomian global, negara anggota GCC juga mulai menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneternya terhadap pertumbuhan perdagangan dengan negara anggota ASEAN melalui peningkatan devisadengan mata uang negara anggota ASEAN. 

Pada pertemuan 3rd ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC), Menlu RI secara khusus menyampaikan perlunya mendorong sinergi kerja sama antar pemerintahan dan di kalangan swasta antara ASEAN dan GCC. Dalam kaitan ini, Menlu RI mengusulkan penyusunan suatu scorecard baik dalam konteks kerja sama bilateral antara masing-masing individu negara ASEAN dan GCC maupun dalam konteks kerja sama antar kawasan.

3.3.4 ASEAN-Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Kontak awal antara ASEAN dan Mercosur (Mercado Común del Sur/Common Market of the South), yang terdiri dari Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela,dimulai ketika para Menlu ASEAN dan Mercosur mengadakan informal Breakfast Meeting di sela-sela the 3rd Foreign Ministers' Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)pada tanggal 22 Agustus 2007 di Brasilia, Brasil. 

Langkah untuk kerja sama ASEAN-Mercosur diwujudkan dengan pertemuan para Menlu ASEAN-Mercosur di Brasilia, tanggal 24 November 2008. Pertemuan dimaksudkan untuk membangun suatu kerangka kerja sama antara  ASEAN dan Mercosur, antara lain dalam isu-isu internasional (situasi keuangan internasional, keamanan energi, keamanan pangan, perkembangan WTO-Doha Round), tukar informasi tentang perkembangan yang terjadi di ASEAN dan di Mercosur, upaya peningkaran perdagangan, investasi dan ekonomi, peningkatan kerja sama people-to-people ties, serta kerja sama ASEAN-Mercosur di masa yang akan datang.

Terkait dengan tindak lanjut Plan of Action (PoA) for ASEAN-Mercosur Cooperation yang telah disiapkan oleh ASEAN, Mercosur memandang bahwa PoA secara umum telah merefleksikan kebutuhan kerja sama kedua pihak. Kedua pihak sepakat bahwa letak geografis kawasan ASEAN dan Mercosur menjadi tantangan utama untuk mengembangkan kerja sama secara intensif. Oleh karena itu, konektivitasbaiksecara fisik (transportasi dan infrastruktur) maupun non-fisik (teknologi informasi, pendidikan dan budaya) merupakan salah satu elemen utama untuk mengatasi tantangan tersebut. 

3.3.5 ASEAN-Economic Cooperation Organisation (ECO)

Economic Cooperation Organisation(ECO)merupakan organisasi yang didirikan oleh Iran, Pakistan, dan Turki pada tahun 1985 dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, teknis, dan kebudayaan di antara anggotanya. ECO memiliki sekretariat yang berkedudukan di Iran. 
Selanjutnya, tanggal 28 November 1992 keanggotaan ECO bertambah dengan bergabungnya Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Proyek-proyek ECO meliputi kerja sama di bidang energi, perdagangan, transportasi, pertanian dan pengendalian narkoba.Hubungan ASEAN-ECO dimulai tahun 1992, pada saat ECO mengajukan usulan untuk membangun hubungan formal antara kedua organisasi tersebut. Selanjutnya pada tahun 1993 disepakati adanya kontak antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat ECO. 

Pada Pertemuan 14th ASEAN- ECO Ministerial Meeting telahdiadakan di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-69 di New York pada bulan September 2014 lalu, diusulkan penjajakan bidang-bidang kerja sama ASEAN-ECO, antara lain: kerja sama di bidang ketahanan pangan, energi, disaster management, dan transnational crimes seperti drug trafficking.
Dengan penyelenggaraan ASEAN-ECO Tourism Forum pada tahun 2014, maka ASEAN dan ECO telah memasuki tahapan baru kemitraan yang beranjak dari exchange of information menuju kerja sama konkret. Indonesia menyampaikan pentingnya upaya ASEAN dan ECO dalam mencapai visi masing-masing, khususnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan. Indonesia juga mengingatkan kembali kesepakatan 13th ASEAN-ECO Ministerial Meeting agar kedua Sekretariat dapat bekerja sama dalam merevisi MOU Secretariat-to-Secretariat guna menyesuaikannya dengan perkembangan terkini di kawasan masing-masing. Revised MOU dimaksud juga diharapkan dapat mendorong kerja sama di ketiga Pilar Komunitas ASEAN khususnya perdagangan dan investasi, UKM, pengembangan sektor swasta, penanggulangan narkoba dan pariwisata serta mempererat kerja sama dalam mengatasi tantangan regional dan global.

3.3.6 ASEAN-South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC)

Pertemuan pertama Menlu ASEAN dan South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) diselenggarakan di New York, tanggal 25 September 1998, saat itu disepakati, antara lain, bahwa pertemuan ASEAN-SAARC akan diselenggarakan setiap tahun di New York di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen ASEAN dan Sekjen SAARC serta wakil-wakil dari semua negara anggota ASEAN dan SAARC (Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka). 
Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SAARC telah meningkatkan kontak dan kerja sama di antara mereka.  Sebagai contoh, pada tahun-tahun awal kerja sama, pejabat lingkungan dari kedua Sekretariat telah melakukan kontak langsung untuk melakukan pertukaran informasi. Selain itu, pejabat ekonomi dan perdagangan ASEAN dan SAARC telah melakukan kunjungan ke Sekretariat ASEAN untuk mempelajari lebih banyak tentang kerja sama ekonomi ASEAN, terutama skema untuk membangun ASEAN Free Trade Area (AFTA).Sekjen ASEAN dan SAARC telah mengadakan pertemuan di ASEC untuk membicaraan berbagai kemungkinan kerja sama. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah mengadakan workshop untuk mengidentifikasi kegiatan. 

3.3.7    ASEAN-Pacific Alliance (PA)

Pacific Alliance (PA) yangberanggotakan Chile, Colombia, Meksiko, dan Peru, dibentuk dengan mandat untuk menjembatani kerja sama  ke kawasan Asia Pasifik. PAmerupakan ekonomi yang potensial dengan pertumbuhan sekitar 4-5 persen per tahun. Kerja sama Pacific Alliance ditekankan pada integrasi ekonomi antar negara anggotanya, khususnya di bidang pergerakan barang, jasa, modal dan orang. 

Pada tanggal 26 September 2014, Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN dengan Pacific Alliance (PA) telah diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di New York. Pertemuan pertama pada Tingkat Menlu tersebut menyepakati berbagai potensi kerja sama di bidang ekonomi, konektivitas, good governance, demokrasi dan rule of law serta penanganan isu keamanan non-tradisional. Indonesia menyampaikan beberapa usulan langkah kerja sama, antara lain pertukaran kunjungan antar pejabat tinggi, people-to-people contacts, pertukaran pemuda, interfaith dialogue, dan kolaborasi antara CPR dengan para Duta Besar negara anggota Pacific Alliance di Jakarta. 

Merujuk Guidelines for ASEAN's External Relations yang telah disahkan pada KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 10-11 Mei 2014, Indonesia berpandangan bahwa ASEAN perlu mulai mempertimbangkan penerimaan dan status kemitraan baru dengan negara-negara atau organisasi regional/internasional yang memiliki minat untuk menjalin kerja sama dengan ASEAN.​​