Capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2011

3/26/2012

​​​Dalam periode Keketuaan ASEAN 2011, Indonesia telah menetapkan tiga prioritas sebagai berikut:

  1. Memastikan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015;
  2. Memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan;
  3. Menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi "ASEAN pasca-2015", yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a Global Community of Nations).

Dalam upaya pencapaian Komunitas ASEAN 2015, Keketuaan Indonesia di ASEAN telah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam ketiga pilar ASEAN. Capaian-capaian tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
I. Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN
Sepanjang tahun 2011, berbagai inisiatif telah digulirkan untuk mendorong implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEANguna mewujudkan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN.
Dalam bidang manajemen dan resolusi konflik, Indonesia mendorong dibentuknyaASEANInstitute for Peace and Reconciliation (AIPR) yang  diharapkan menjadi lembaga pengembangan kapasitas negara-negara ASEAN dalam penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan.
Terkait dengan isu SEANFWZ Treaty, setelah sekitar sepuluh tahun mengalami kevakuman, upaya ASEAN menciptakan suatu kawasan yang bebas senjata nuklir mengalami kemajuan yang sangat penting dengan diselesaikannya negosiasi dan pembahasan Protokol Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) dengan Negara-negara Pemilik Senjata Nuklir pada tahun 2011.
Sementara itu, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation) telah berperan penting sebagai acuan hubungan antarnegara di kawasan. Pada Juli 2011, Kanada telah mengaksesi Protokol Ketiga TAC, sementara Brasil telah menandatangani Deklarasi Aksesi terhadap TAC di sela-sela KTT ke-19 ASEAN, 16 November 2011.
Di bidang kerjasama maritim, ASEAN telah menyepakati perlunya penguatan kerja sama melalui ASEAN Maritime Forum (AMF). ASEAN juga telah menyepakati pentingnya peningkatan kerja sama maritim dan penanganan kejahatan lintas Negara secara komprehensif.
Dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan, ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR) telah memulai penyusunan rancangan ASEAN Human Rights Declaration yang diharapkan dapat disahkan pada tahun 2012.
Dalam bidang pertahanan, kerja sama juga terus diintensifkan melalui mekanismeASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM Plus. Beberapa inisiatif kerjasama dalam kerangka ini adalah pembentukan ASEAN Peacekeeping  Centres Network danASEAN Industry Defense Collaboration.
ASEAN juga telah berhasil menyepakati format standar ASEAN Security Outlook (ASO) yang akan dipublikasikan tahun 2012. ASO diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan dan pemahaman terhadap kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan di antara Negara-negara anggota ASEAN.
Sementara itu, melalui ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC), ASEAN terus memperkuat kerja sama di bidang penanganan kejahatan lintas negara. Dalam bidang pemberantasan terrorisme, sejak Mei 2011 ASEAN Convention on Counter Terrorism telah mulai berlaku secara efektif. Pada saat yang sama, ASEAN juga semakin mengintensifkan upaya pembentukan suatu instrumen hukum untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia (trafficking in persons).
Terkait dengan isu Laut China Selatan, ASEAN telah berhasil menyepakati Guidelines for the Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada Juli 2011 dan memulai pembahasan mengenai elemen-elemen regional code of conduct  (COC) di Laut China Selatan. Disamping melalui forum ASEAN, Indonesia juga terus memainkan peran aktif dalam isu ini melalui penyelenggaraan Lokakarya mengenai Laut China Selatan. Lokakarya ke-21 telah diselenggarakan di Solo, 9-11 November 2011, dimana untuk pertama kalinya Myanmar berpartisipasi sebagai observer dan sekaligus melengkapi keterlibatan semua participating authorities dari negara anggota ASEAN.
Dalam kerangka ASEAN Regional Forum, ARF telah memiliki Preventive Diplomacy Work Plan yang akan meningkatkan kerja sama dari tahap confidence building measures ke arah preventive diplomacy. Dalam bidang kerja sama penanggulangan bencana, Indonesia bersama Jepang telah menyelenggarakan ARF Disaster Relief Exercise(DiREx)2011di Manado, Maret 2011.
ASEAN juga telah menggulirkan pembahasan mengenai Visa Bersama ASEAN (ASEAN Common Visa) untuk Non-ASEAN Nationals.
II. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN
Indonesia menyadari bahwa disparitas ekonomi di ASEAN merupakan salah satu tantangan terberat di ASEAN dalam mewujudkan suatu Komunitas ASEAN. Oleh karenanya, Indonesia pada tahun 2011 mengggagas dibentuknya ASEAN Framework on Equitable Economic Development (EED).  Framework ini menegaskan kembali komitmen ASEAN dalam mencapai kesetaraan dalam pembangunan ekonomi, dengan mengedepankan upaya-upaya seperti menjembatani kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, serta membuka ruang partisipasi yang lebih lebar dalam proses integrasi ASEAN.
Pilar Ekonomi ASEAN meliputi penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memperoleh akses yang lebih besar lagi terhadap teknologi, pasar dan modal, danInitiative for ASEAN Integration (IAI).IAI lebih diperuntukkan bagi negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) melalui berbagai  bantuan teknis, di mana Indonesia merupakan salah satu kontributor.
Sebagai salah satu upaya mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance danrules of law di kawasan, Indonesia telah berinisiatif mendorong pembentukan ASEANSupreme Audit Institutions (ASEAN SAI). Selain untuk mendorong good governance, ASEAN SAI juga akan menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan capacity building yang akan mendorong peningkatan kualitas, profesionalisme, dan integritas para auditor publik. Perjanjian pembentukan ASEAN SAI ditandatangani di Bali pada 16 November 2011 oleh para Ketua lembaga audit se-ASEAN. Ketua BPK RI kemudian terpilih menjadi Ketua ASEAN SAI untuk periode 2011-2013.
ASEAN Leaders dalam KTT ke-18 ASEAN sepakat untuk menguatkan komitmen mereka dalam memastikan akses masyarakat terhadap bahan pangan dan energi. Berkenaan dengan ketahanan pangan, ASEAN sepakat antara lain untuk memperkuat penelitian dan pengembangan pangan serta untuk membentuk kebijakan yang koordinatif dalam perdagangan pangan di kawasan.
ASEAN+3 juga sepakat untuk mendayagunakan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dalam mengatasi rawan pangan akibat bencana dan fluktuasi harga. APTERR telah ditandatangani pada Pertemuan Menteri-menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN di Jakarta, 7 Oktober 2011.
Terkait energi, ASEAN Leaders pada KTT ke-18 menggarisbawahi pentingnya upaya-upaya dalam mengurangi ketergantungan kawasan terhadap bahan bakar fosil. Dalam kerangka ini, ASEAN menegaskan kembali perlunya pengembangan energi alternatif dan terbarukan. ASEAN juga sepakat untuk mengembangkan akses masyarakat terhadap energi, antara lain melalui pengembangan biomassa di pedesaan dan pelaksanaanASEAN Power Grid (jaringan inter-koneksi listrik antar-negara ASEAN).
AMAF+3 juga menyepakati ASEAN Plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bioenergy Development yang berupaya untuk mensinergikan strategi-strategi di bidang ketahanan pangan dan energi. Strategi ini juga mencakup Strategic Plan of Action on Food and Energy Security (SPA-FES) 2011-2015. Beberapa agenda kongkrit yang dicakup SPA ini antara lain pengembangan biomassa di daerah pedesaan, pengembangan biofuel generasi ke dua secara komersial, serta penguatan konsultasi antara sektor energi dan sektor pangan.
Pada KTT ke-19 ASEAN dan KTT Terkait , ditandatangani Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Republic of Korea on Forest Cooperation. Perjanjian ini mencakup hal-hal seperti sustainable forest management, penguatan kapasitas kelembagaan dan individu di sektor kehutanan, serta upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perjanjian ini juga memuat rencana pembentukan lembaga Asian Forest Cooperation Organization, yang akan mewadahi kerja sama kehutanan di Asia Pasifik.
Dalam mengembangkan konsep Regional Economic Architecture, para pemimpin ASEANsepakat untuk mengedepankan sentralitas ASEAN. Para pemimpin sepakat mengenaiperlunya suatu template bagi ASEAN yang berisi prinsip-prinsip dasar ASEAN untuk pengembangan FTA++ dan pendekatan negosiasi FTA secara region-wide. Konsepsi ini merupakan counter-proposal dari usulan beberapa negara Mitra Wicara mengenai pengembangan Regional Economic Architecture, sebagai pengejawantahan dari sentralitas ASEAN. Sehubungan dengan hal tersebut, pada KTT ke-19 ASEAN para pemimpin ASEAN telah menyetujui ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership yang menugaskan menteri terkait untuk mengimplementasikan prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja dimaksud dalam melakukan kerja sama ekonomi dengan mitra wicara.
III. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN
Dalam Pilar Sosial Budaya, Agreement on the Establishment of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)telah berhasil dan ditandatangani pada saat KTT ke-19 ASEAN di Bali, November 2011, sehingga AHA Center yang berkedudukan di Jakarta secara resmi beroperasi. Dengan penandatanganan maka ASEAN telah selangkah lebih maju dalam kerja sama penanggulangan bencana.
Pada sektor kebudayaan, Indonesia menggagas penyusunan Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community yang ditandatangani oleh para Menteri Kebudayaan ASEAN pada KTT ke-19 ASEAN. Deklarasi tersebut merupakan pengejewantahan komitmen negara-negara ASEAN untuk mendukungperwujudan Komunitas ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (people oriented) melalui pendekatan kerjasama kebudayaan.
Tahun 2011 ini, ASEAN juga mencatat kemajuan pada isu migrant workers khususnya dalam penyusunan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers oleh ACMW Drafting Team (ACMW-DT) di Filipina, 12-13 September 2011. ACMW-DT berhasil menyepakati timeline penyusunan instrumen tersebut dalam tiga fase dengan fokus utama pada upaya untuk mencari common ground perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran.
Pada KTT ke-19 ASEAN, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN mengadopsi ASEAN Declaration of Commitment: Getting to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-related Deaths. Deklarasi dimaksud mempertegas komitmen ASEAN mengenai pentingnya upaya dalam mencegah dan mengurangi kasus infeksi HIV, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
Para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN juga mengadopsiBali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community dan memproklamirkanASEAN Decade of Persons with Disabilities (2011-2020): the Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN.Keduadokumen tersebut mempertegas komitmen ASEAN untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak-hak politik, penggunaan informasi serta akses atas lingkungan, transportasi yang didasarkan pada kesamaan hak.
Dalam isu lingkungan hidup, para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN  mengadopsiASEAN Leaders' Statement on Climate Change to the 17th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP17) and the 7th Session of the Conference of Parties serving as the Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (CMP7) yang menegaskanposisibersama ASEAN dalam perundingan isulingkunganhidup di tingkat global.
Terkait isu perempuan, para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN menyetujuipembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) sebagai upaya ASEAN untuk meningkatkan kerja sama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan di tingkat regional.
Capaian-capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam memelihara tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan sebagaimana tercantum pada prioritas kedua. Selain melalui instrumen-instrumen seperti TAC dan SEANFWZ, Indonesia selaku Ketua ASEAN juga telah berperan aktif dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa kawasan dengan memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antara Kamboja dan Thailand.
Capaian-capaian di bawah prioritas kedua antara lain terefleksikan dalam capaian kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara-nya serta KTT Asia Timur (East Asia Summit) di Bali sebagai bagian dari rangkaian KTT ke-19 ASEAN dan KTT Terkait lainnya, 17-19 November 2011. Selengkapnya mengenai kerja sama dengan mitra wicara ASEAN (link).
Dalam kerangka kerja sama EASpada masa Keketuaannya, Indonesia berhasil menghadirkan pemimpin Amerika Serikat dan Rusia yang untuk pertama kalinya terlibat dalam East Asia Summit. Kehadiran kedua negara tersebut tentunya berperan penting dalam trust building di kawasan serta dalam upaya menyeimbangkan arsitektur kawasan. Selengkapnya mengenai East Asia Summit (link).
Sesuai dengan tema Keketuaan Indonesia yaitu ASEAN Community in A Global Community of Nations, sebagai prioritas ketiga, Indonesia menggulirkan gagasan tentang perlu visi ASEAN setelah pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Gagasan tersebut disambut baik dengan disetujui dan ditandatanganinya Deklarasi Bali mengenai Komunitas ASEAN  dalam Komunitas Global Bangsa-bangsa (Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations) atau Bali Concord III. Melalui Deklarasi ini, ASEAN menegaskan komitmennya untuk membangun suatu platform bersama untuk menangani permasalahan global di berbagai bidang secara lebih terkoordinasi, kohesif, dan koheren.​​​