PERMASALAHAN YANG DIHADAPI WARGA KAMPUNG ALOR, DILI

12/8/2004

 No. 82/PR/XII/2004

1.Masalah yang dihadapi kelompok warga asal Indonesia yang tinggal di lingkungan Mesjid An-Nur, Kampung Alor, Dili, Timor Leste yang telah dideportasi ke Indonesia, (secara bertahap pada tanggal 20 November, 30 November, 1 Desember,  dan 4 Desember 2004) adalah bagian dari masalah residual yang merupakan konsekwensi dari berdirinya Timor Leste sebagai negara berdaulat.  Masalah residual lainnya misalnya antara lain menyangkut pengungsi; kepemilikan aset publik, swasta dan perorangan; dan masalah penetapan batas wilayah.  Masalah-masalah residual tersebut secara terus menerus ditangani lintas sektoral guna diselesaikan  secara cepat, seksama dan sebaik-baiknya.

2.Sesuai hasil pembicaraan resmi antara pihak Pemerintah RI dengan pihak UNTAET paska Jajak Pendapat 1999, warga asal Indonesia di Timor Leste diberi kebebasan untuk memilih opsi kembali ke tanah air atau tetap tinggal menetap di Timor Leste.  Hal ini sesuai dengan prinsip "kebebasan bergerak dan bertempat tinggal" yang merupakan hak azasi manusia yang fundamental dan universal. Namun kesemuanya harus ditempuh melalui status kewarganegaraan yang jelas, yakni sebagai WNI atau bukan sebagai WNI. 
3.Pembicaraan resmi tersebut juga antara lain menghasilkan kesepakatan tentang akan dipertahankannya keberadaan dan fungsi tempat-tempat ibadah mesjid sebagai  warisan budaya (cultural heritage).  Mesjid An-nur sendiri merupakan salah satu fasilitas publik yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh kaum muslim di sana. Awalnya bangunan mesjid tersebut berupa Mushalla yang didirikan pada tahun 1956 dan direnovasi menjadi Mesjid atas bantuan dana dari Presiden RI pada tahun 1982.

4.Kelompok warga asal Indonesia yang tinggal Kampung Alor yang keseluruhannya berjumlah 80 keluarga atau 275 orang itu diketahui tinggal di lingkungan Mesjid An-Nur sejak tahun 1999.  Mereka memilih untuk menjadi Warga Negara Timor Leste (WNTL).  Opsi yang dipilih tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang harus dipenuhi, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh  identitas dan ijin tinggal. Namun konsekuensi hukum tersebut tidak dipenuhi oleh kelompok warga tersebut, dengan kata lain kelompok warga ini menolak mengikuti ketentuan perundangan setempat untuk dapat menjadi WNTL. Pada saat yang sama juga tidak mengakui sebagai WNI, dan karena itu menolak tawaran KBRI Dili untuk diberi paspor atau SPLP Indonesia.  Mereka juga menolak untuk didata sebagai pemilih pada Pemilu Indonesia 2004, dan karena itu tidak ikut serta dalam tiga pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2004 .

5.Sesuai dengan UU Imigrasi Timor Leste, mereka yang akan memilih Timor Leste sebagai pilihan status warga negaranya diminta untuk mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen-dokumen kewarganegaraannya antara lain KTP atau Paspor. Karena warga asal Indonesia yang tinggal di Kampung Alor masih dianggap sebagai warga negara asing, maka mereka diwajibkan untuk memiliki identitas dan ijin tinggal sebagai langkah awal untuk menjadi WNTL yang sah, sesuatu hal yang berlaku di negara manapun. 

6.Mereka tidak memiliki dokumen apapun yang bisa menyatakan dirinya sebagai WNI maupun WNTL. Satu-satunya kartu identitas (ID) yang dimiliki adalah kartu ID yang dikeluarkan oleh pihak UNTAET. Padahal dengan berakhirnya masa tugas UNTAET sebagai pemerintahan transisi di Timor-Timur, maka sepenuhnya berlaku peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Timor Leste.

7.Pemerintah Timor Leste telah berulang  kali meminta mereka untuk tidak tinggal secara ekslusif di dalam lingkungan mesjid An-Nur, namun berbaur dengan masyarakat lainnya.  Pemerintah Timor Leste telah menawarkan relokasi untuk tinggal di tempat lain di kota Dili, namun tawaran relokasi tersebut juga ditolak.  Tinggalnya mereka di lingkungan Mesjid An-Nur dilaporkan berawal ketika tahun 1999 pada saat terjadi kerusuhan,  Pemimpin Timor Leste, Xanana Gusmao, meminta warga muslim untuk berlindung sementara di lingkungan mesjid tersebut.   

8.Sebagai perbandingan, mahasiswa dan warga Indonesia asal Timor-Timur yang berada di Indonesia paska Jajak Pendapat 1999 yang berniat memilih  sebagai WNTL juga diharuskan untuk mengurus identitas dan ijin tinggal untuk tetap dapat secara sah tinggal di Indonesia. 

9.Tidak benar bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengurus permasalahan mereka. Pendeportasian terhadap kelompok warga Kampung Alor pun tidak terjadi secara serta merta, sebelumnya terlebih dulu terdapat serangkaian tahapan yang dilakukan secara transparan;  dari mulai pemberitahuan, dialog dan penyampaian peringatan.  KBRI telah lakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Timor Leste maupun warga Kampung Alor guna mencarikan solusi yang dapat diterima semua pihak.   Atas upaya KBRI, batas waktu akhir pengurusan ijin tinggal beberapa kali ditunda, dari bulan April ke Agustus dan terakhir ke bulan November 2004. 

10.Selain kelompok warga asal Indonesia di Kampung Alor tersebut, saat ini terdapat sekitar 1600 warga Indonesia yang menetap dan melakukan usaha bisnis (umumnya bisnis kecil) di Timor Leste.  Tidak ada permasalahan imigrasi yang dihadapi oleh mereka karena mereka bersedia mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku Timor Leste. 

11.Kelompok warga asal Indonesia yang sudah dideportasi dari Timor Leste akan sulit kembali ke sana karena tidak lengkapnya dokumen yang mereka miliki. Pemerintah RI, oleh karena itu, sekarang sedang mengambil langkah-langkah bagaimana menyalurkan atau memukimkan kembali mereka yang telah dideportasi tersebut. Tentang kepemilikan asset mereka yang ditinggalkan apabila ada, Departemen Luar Negeri (Deplu)  mengharapkan agar mereka segera melaporkannya ke Deplu disertai dengan bukti kepemilikan yang sah untuk pengurusan lebih lanjut.

 
Jakarta, 8 Desember 2004