Islam dan Pemberdayaan Wanita Dalam Keluarga

Al Qur'an diturunkan oleh Allah SWT, sementara hukum dan tata aturan dibuat oleh manusia, demikian garis besar pernyataan umum para panelis diskusi bertema "Who Provides? Who Decides? Egalitarian Marriage in Muslim Contexts", yang diselenggarakan di sela-sela Sidang ke-61 Commission on the Status of Women, New York (14/3). Diskusi diselenggarakan atas kerja sama Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York dengan Musawah yang merupakan global movement untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Islam.

Panelis pembicara terdiri dari Nani Zulminarni (Indonesia), Marwa Sharafeldin (Mesir), Sarah Marsso (Perancis), Jennifer Olmsted (AS), Zainah Anwar (Malaysia) dengan moderator Mohammad Naciri yang merupakan Regional Director UN Women-Arab States.

Saat membuka diskusi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana S. Yembise, mengatakan bahwa peran perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga dibentuk oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya. Di Indonesia, berbagai kepercayaan dan adat istiadat pengaruhi cara pandang masyarakat atas peran perempuan dalam keluarga.

Diskusi diselenggarakan untuk mengetahui hubungan peran kemampuan ekonomi suami-istri serta dinamika kekuasaan dalam perkawinan dan paska perceraian dalam konteks Islam, dilihat dari perspektif hukum dan sosial-ekonomi serta berdasarkan pengalaman nyata.

Qur'an menegaskan bahwa hubungan pernikahan dalam masyarakat Islam didasarkan pada nilai dan prinsip seperti rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah), ketenangan (sakinah), kehormatan (karomah), konsultasi dan persetujuan bersama (tashawur wa taradi), keadilan, kesetaraan dan persamaan ('adl, qist, insaf), kebaikan (ihsan), serta sesuatu yang secara umum dianggap baik (ma'ruf). Konsep tersebut dieksplorasi dalam publikasi Musawah Vision for the Family, dengan harapan bahwa pemberdayaan wanita dalam keluarga menurut Islam dapat lebih dijalankan sesuai ajaran Islam dan bukan aturan yang dibuat oleh manusia.

Di hari yang sama, Menteri Yohana mengambil peran dalam diskusi yang diadakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bertema "Support of religious leaders and scholars for empowerment of women in the OIC member states". Disampaikan kebijakan Pemri untuk dukung tokoh agama selalu didasari komitmen negara untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk kaum perempuan, berpedoman Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. (Sumber: PTRI New York/Infomed)