Kuliah Umum Menteri Luar Negeri Dr. N. Hassan Wirajuda “ Piagam Asean, Transformasi Menuju Komunitas Asean Dan Stabilitas Kawasan” Disampaikan Pada Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi Muhammad Hatta Di Universitas Bung Hatta, , 22 Februari 2008

 2/22/2008

KULIAH UMUM
MENTERI LUAR NEGERI RI
DR. N. HASSAN WIRAJUDA


 “ PIAGAM ASEAN, TRANSFORMASI MENUJU KOMUNITAS ASEAN DAN STABILITAS KAWASAN”



DISAMPAIKAN PADA

ANNUAL LECTURE MENGENANG TOKOH DIPLOMASI
MUHAMMAD HATTA


DI


UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG, 22 FEBRUARI 2008

Yang Terhormat,

• Rektor Universitas Bung Hatta, Bpk. Yunazar Manjang
. Wakil Keluarga Bung Hatta, Ibu Halida Hatta
• Guru Besar, staf pengajar dan mahasiswa Universitas Bung Hatta
• Hadirin dan undangan yang saya hormati

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi Dr. Muhammad Hatta di Kampus Universitas Bung Hatta yang sama-sama kita cintai ini.

Pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Rektor beserta seluruh jajaran masing-masing, atas sambutan hangat yang diberikan kepada saya dan rombongan, serta kepada Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri Seminar ini. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Dr. Muhammad Hatta, yang diwakili oleh Ibu Halida Hatta,  atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan bagi pelaksanaan kegiatan ini.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa sejak tahun 2002, Departemen Luar Negeri telah mencanangkan penyelenggaraan “Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi” sebagai salah satu kegiatan diplomasi publik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran publik atas jasa para tokoh-tokoh nasional dari berbagai daerah, khususnya yang telah berjasa besar dalam perjuangan diplomasi Indonesia dari masa ke masa.

Di samping itu, kegiatan ini juga merupakan wadah bagi Deplu untuk menyebarkan informasi dan bertukar pikiran dengan masyarakat luas, khususnya kalangan universitas,  mengenai tema-tema aktual dalam diplomasi Indonesia. Sehingga dapat tercipta  pemahaman yang utuh dan dukungan dari masyarakat bagi upaya pencapaian tujuan diplomasi RI.

Dapat saya sampaikan pula bahwa program Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi sebenarnya diarahkan untuk menjadi kegiatan tahunan universitas terkait. Dengan demikian, keterlibatan Deplu dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diupayakan terbatas misalnya pada bantuan mendatangkan narasumber dan pemilihan tema.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Dr. Muhammad Hatta, yang akrab dipanggil dengan panggilan Bung Hatta, meski hanya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama kurang dari satu tahun (20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950), namun pemahaman dan kemampuan beliau dalam bidang politik luar negeri dan diplomasi jauh melampaui kurun waktu yang singkat tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, politik luar negeri bebas dan aktif yang hingga saat ini tetap relevan dan secara konsisten kita laksanakan merupakan rangkuman pemikiran Bung Hatta yang disampaikan di depan Badan Pekerja KNIP, tanggal 2 September 1948.

Bung Hatta juga sangat memahami bahwa diplomasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang memerlukan dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan dalam dalam sebuah pidato radio di Jakarta, tanggal 15 Desember 1945.

Saya ingin mengutip kata-kata Bung Hatta dalam pidato tersebut:
“Diplomasi adalah muslihat yang bijaksana dengan perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa. Diplomasi adalah tindakan politik internasional. Tetapi nyatalah, untuk mencapai hasil yang sebaiknya dengan jalan diplomasi, perlu ada gerakan yang kuat di dalam negeri yang menjadi sendi tindakan diplomasi itu.

Sebab itu, politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah mestilah sejalan dengan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat harus berdiri tegapnya dan rapatnya di belakang pemerintah Republik Indonesia, persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari diplomasi yang dijalankan.”

Kutipan pidato di atas jelas mengungkapkan betapa Bung Hatta, memiliki visi tentang bagaimana diplomasi seyogyanya dilakukan, yaitu melalui perpaduan antara kemampuan diplomasi pemerintah dan dukungan rakyat. Saya berpendapat bahwa ucapan Bung Hatta di atas sangat relevan dengan perkembangan dewasa ini, khususnya jika kita melihat kecenderungan proses globalisasi yang memunculkan aktor-aktor non-pemerintah dalam hubungan luar negeri sehingga dukungan masyarakat terhadap politik luar negeri merupakan sesuatu hal yang mutlak.

Sehubungan dengan itu, saya memandang perlunya dilancarkan “total diplomacy” yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif. Artinya, ketika memasuki arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu kesatuan yang memiliki kebulatan pendapat dan sikap dalam menghadapi dunia luar.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam kesempatan kuliah umum ini saya ingin berbagi dengan berbagai kalangan masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di kota Padang, mengenai perkembangan terkini kiprah diplomasi kita di dalam ASEAN, khususnya terkait dengan proses transformasi ASEAN setelah penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter).

Saudara-saudara sekalian,

Sejak ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN saat berlangsungnya KTT ke-13 di Singapura pada tanggal 20 November 2008, organisasi ASEAN terus melakukan pembenahan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang telah dicetuskan dalam Piagam ASEAN. Dalam hal ini, Piagam ASEAN akan berfungsi sebagai instrumen dasar hukum atau kerangka kerja legal ASEAN sehingga mekanisme kerjasama ASEAN dapat berdasarkan pada asas landasan hukum. Hal ini nantinya diharapkan akan dapat memperkuat posisi kolektif ASEAN dan kerjasama institusional setelah empat dasawarsa berdirinya ASEAN.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam sejarah berdirinya ASEAN dengan Deklarasi Bangkok  tahun 1967, kondisi di kawasan Asia Tenggara saat itu sangat kental diwarnai oleh situasi Perang Dingin dan percaturan politik global dimana kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kancah dari persaingan antara Barat dan Timur.  Menyadari situasi tersebut, diawali oleh 5 negara di kawasan yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand sepakat untuk mendirikan organisasi untuk mengurangi perselisihan diantara mereka dan mendorong kerjasama.

Saat ini kerjasama yang dikembangkan ASEAN masih sebatas isu-isu non-politis karena diutamakan untuk membangun saling percaya terlebih dahulu. Membutuhkan waktu hampir 10 tahun, ASEAN baru berani memasuki kerjasama politik dengan dikeluarkannya  Bali Concord I dan Treaty of Amity and Cooperation in the South East Asia Region (TAC). Kedua dokumen penting dan bersejarah tersebut menandai upaya bersama negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
    
Namun, patut digarisbawahi bahwa ASEAN saat itu masih  merupakan asosiasi yang longgar dan tidak mengikat secara hukum. ASEAN juga telah mempermudah negara-negara lain di kawasan yang bersedia bergabung dengan ASEAN yang diawali dengan Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan terakhir Myanmar pada tahun 1997.  Dengan demikian, lengkap sudah semua negara di kawasan Asia Tenggara bergabung dengan ASEAN.

Hadirin yang saya hormati,

Pada usia yang ke-40 tahun dan menghadapi perubahan-perubahaan mendasar yang terjadi di lingkungan  ASEAN maupun di sekitarnya, telah mendorong  ASEAN  untuk menyiapkan diri guna menghadapi  berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

Secara internal, seperti disampaikan di atas,  ASEAN kini meliputi 10  negara dan area kerjasama dikembangkan tidak lagi hanya terbatas pada politik dan ekonomi tetapi juga sosial budaya. Dengan demikian, ASEAN harus mampu memperkuat diri dalam menangani isu-isu lintas batas seperti kejahatan lintas batas,  isu lingkungan dan juga penanganan bencana alam.

Sementara itu, di luar kawasan atau di tataran global, perubahan mendasar terus terjadi dengan adanya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di kawasan Asia, kita juga melihat munculnya kekuatan-kekuatan baru selain Jepang, terutama China dan India, tidak lupa Korea Selatan.

Terkait dengan konstelasi tersebut, ASEAN memerlukan suatu landasan atau fondasi yang kuat, agar ASEAN tetap relevan.   Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali,  tahun 2003 mengusulkan pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2020 yang terdiri dari tiga pilar yaitu Politik-Keamanan, Ekonomi dan Sosial Budaya yang tercermin dalam Bali Concord II.   Selanjutnya, proses integrasi tersebut telah dipercepat menjadi tahun 2015.

Dalam menghadapi hal-hal tersebut di atas, timbul pertanyaan mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh ASEAN.  ASEAN harus memiliki landasan hukum dan tidak saja itu  tetapi suatu struktur kelembagaan yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang mengikat semua negara anggotanya.  Oleh karenanya,  ASEAN menyepakati untuk menyusun Piagam ASEAN atau ASEAN Charter.

Hadirin yang dimuliakan,

Proses yang dilakukan untuk penyusunan Piagam bergulir cukup cepat karena situasi global yang juga berlangsung cepat. Dan ASEAN tidak dapat menunggu lagi.  Pembahasan awal penyusunan Piagam ASEAN dilakukan oleh Eminent Persons Group (EPG), yang kemudian rekomendasi mereka ditindaklanjuti oleh High Level Task Force guna memfinalisasikan draft Piagam.

Piagam ASEAN disusun secara singkat namun lengkap dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya Piagam tersebut akan berfungsi sebagai landasan hukum atau konstitusional dalam memperkuat kerjasama dan kelembagaan ASEAN agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan tantangan dan peluang dan mentransformasi ASEAN sebagai organisasi yang solid dan kuat. Selain itu, Piagam akan mendorong ASEAN berorientasi kepada kepentingan masyarakat (peoples-oriented).

Menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat merupakan harapan Indonesia. Dalam hal ini, sejak bergulirnya reformasi, Indonesia terus mendorong partisipasi masyarakat dalam kepemerintahan. Tentunya, keberlangsungan ASEAN  tergantung bagaimana rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap ASEAN.

Penguatan kelembagaan ASEAN didukung pula dengan telah disahkannya Deklarasi mengenai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN pada KTT Singapura. Cetak Biru Ekonomi ASEAN merupakan master plan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. Saat ini, ASEAN juga tengah mempersiapkan ASEAN Political-Security Blueprint dan ASEAN Socio Cultural Community Blueprint.

Hadirin yang saya hormati,

Di dalam Piagam ini, ditegaskan kembali tujuan-tujuan utama ASEAN, yang antara lain bertujuan untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas, membentuk pasar tunggal dan basis produksi, mengurangi kemiskinan, memperkuat demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak fundamental memberantas kejahatan lintas batas negara, mengembangkan sumber daya manusia, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.   

Piagam ASEAN juga telah membawa sejumlah perubahan fundamental bagi ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya. Untuk pertama kalinya Negara-Negara Anggota ASEAN secara bersama-sama bersedia untuk patuh pada suatu aturan hukum yang bersifat mengikat terhadap hak-hak dan kewajibannya di dalam organisasi. Kerjasama ASEAN juga untuk pertama kalinya pula memiliki mekanisme monitoring terhadap kepatuhan (compliance), serta mekanisme untuk menjamin compliance terhadap ketentuan dalam Piagam maupun dan berbagai perjanjian dan keputusan ASEAN. Piagam ASEAN menegaskan peranannya sebagai driving force dalam hubungan eksternal dan perkembangan arsitektur regional.

Sejalan dengan hal-hal di atas, Piagam ASEAN juga telah membawa implikasi bagi Negara-Negara Anggotanya, baik secara hukum, politis, ekonomis, dan kehidupan sosial-budaya masyarakatnya.  Perkembangan baru ini tentunya akan sedikit banyak berdampak pada kehidupan kita dalam bernegara dan tentunya tidak saja di Pusat tetapi juga di setiap propinsi.

Dalam penyusunan Piagam, kita mengupayakan agar nilai-nilai yang menjadi harapan masyarakat Indonesia dapat tercermin di dalamnya.  Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan ASEAN selama ini antara lain dikarenakan adanya prinsip musyawarah dan mufakat yang dijadikan pedoman. Prinsip tersebut merupakan cerminan nilai yang berkembang di Indonesia, dan mungkin tidak jauh berbeda seperti yang ada di Bumi Minang yaitu “bulat air dipembuluh, bulat kata di mufakat”. Kesepakatan berdasarkan konsensus akan mudah ditaati dan dilaksanakan, meskipun di Piagam dibuka kemungkinan lainnya.

Piagam juga memuat tentang Pembentukan Badan HAM ASEAN, yang merupakan gagasan Indonesia, sebagai mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental. Untuk pertama kalinya, ASEAN memandatkan anggotanya untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental rakyatnya.

Selain pembentukan Badan HAM ASEAN, Piagam ASEAN juga memandatkan pelibatan dan interaksi entitas-entitas yang berhubungan dengan ASEAN seperti  legislasi, organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta dalam mekanisme konsultasi. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN dan untuk memperkuat ikatan people-to-people diantara negara-negara anggota ASEAN. Ini hanyalah merupakan sebagian dari implikasi yang disebabkan oleh Piagam ASEAN.

Hadirin yang saya hormati,

Piagam ASEAN, dalam hal ini, tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dan mungkin timbul di kawasan ini. Namun tentunya, masih terdapat peluang bagi kita untuk memperbaiki implementasinya di dalam negeri, dan memperkuat kerjasama ASEAN melalui konstitusi yang bersifat “legally-binding”.
Akhir kata, dengan Piagam ASEAN yang mewajibkan kita melaksanakan secara efektif berbagai kesepakatan perlu kiranya mulai tahun ini memasukkan kerjasama dan kepentingan ASEAN dalam perencanaan pembangunan nasional.

Harapan kami, tentunya dengan adanya Piagam ASEAN, diperlukan adanya kesiapan pemerintah, termasuk pemerintah propinsi sehingga Indonesia bisa memanfaatkan secara optimal berbagai kesempatan yang timbul dari adanya Piagam ASEAN serta meningkatnya kerjasama ASEAN di masa mendatang.

Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh