SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA SEMINAR â??PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG OPTIMALISASI KAPASITAS PEREMPUANâ? Jakarta, 20 September 2006

 9/20/2006

Yang saya hormati para penyaji dan peserta Seminar ‘Pengembangan Kebijakan Nasional
dalam rangka mendukung Optimalisasi Kapasitas Perempuan”,
Hadirin yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya pada hari ini kita secara bersama dapat mengikuti Seminar “Pengembangan Kebijakan Nasional dalam rangka mendukung Optimalisasi Kapasitas Perempuan”, sebagal bagian dan upaya kita bersama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara umum kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan ditandai dengan masih rendahnya peluang yang dimiliki kaum perempuan untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan usaha sebagai enterpreneur. Data Biro Pusat Statistik bulan Februari 2006 menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan mencapai 38.609.237 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh) dan laki-laki 67.672.558 (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan). Keprihatinan ini juga tercermin pada rendahnya akses mereka terhadap ketersediaan sumberdaya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Realitas ini memperkuat deskripsi tentang perempuan sebagai subordinasi struktur yang didominasi oleh kaum laki-laki. Walaupun harus diakui di negara-negara berkembang sulitnya akses ke pasar kerja dan sumber-sumber ekonomi tersebut tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki.
 
Konstitusi dan berbagai bentuk perundangan telah ditetapkan untuk Iebih mendorong pemberdayaan perempuan. Konsep pemberdayaan perempuan tidak semata-mata mengacu pada kuota peran perempuan di berbagai sektor kehidupan, tetapi juga peningkatan kualitas peran perempuan dalam pembangunan. Ratifikasi terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan Iangkah awal Pemerintah RI dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di semua lapisan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
 
Pasal 7 CEDAW menyatakan bahwa negara-negara peserta wajib melakukan Iangkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan di negaranya, khususnya menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki untuk memilih dan dipilih; berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya; memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, politik dan negara. Selanjutnya, Pasal 8 menyebutkan bahwa negara-negara peserta wajib mengambil Iangkah yang tepat untuk menjamin bahwa perempuan, berdasarkan persyaratan yang sama dengan laki-laki dan tanpa suatu diskriminasi, mendapat kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan mendapatkan pekerjaan pada berbagai organisasi internasional.

Tujuan seminar ini adalah untuk mengamati berbagai kebijakan nasional yang berimplikasi Iangsung terhadap kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, terutama di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, mengingat masih banyak kelemahan yang berdampak Iangsung pada peranan perempuan dan optimalisasi kapasitas perempuan. Di sisi perencanaannya, pembangunan Indonesia juga masih harus memperhatikan pentingnya analisa perencanaan kebijakan nasional yang berwawasan gender. Hal ini dirasakan semakin penting karena tuntutan globalisasi dunia di segala bidang.
 
Pada tataran kebijakan, Presiden telah mengeluarkan lnstruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang antara lain menyatakan bahwa seluruh Departemen dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menerapkan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan seluruh kebijakan dan program pembangunan.
 
Hadirin yang saya hormati,

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.
 
Isu Pengarusutamaan Gender merupakan satah satu program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai bagian dan upaya pemberdayaan perempuan dan menjadi payung bagi berbagat kegiatan yang berwawasan gender yakni Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Sasaran program tersebut adalah menguatnya mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pemberdayaan perempuan.
 
Kebijakan pengarusutamaan gender diharapkan tidak mengutamakan penanganan masalah-masalah teknis seperti kuota atau prosentase perempuan dalam jabatan publik, tetapi lebih melihat sebagai pemenuhan terhadap amanat konstitusi seperti yang tertulis dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C. Dalam kaitan ini, diharapkan Departemen Luar Negeri dapat menjadi salah-satu pelopor utama
.
Hadirin yang saya hormati,
 
Berkaitan dengan pemenuhan pasal-pasal Konvensi Perempuan dan Konvensi ILO mengenai diskriminasi, Departemen Luar Negeri berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjadi prime-mover di bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan serta pencapaian gender quality.

Departemen Luar Negeri sebagai mitra kerja pertama yang bersinggungan langsung dengan komunitas internasional merupakan institusi penting yang diharapkan mampu menyeimbangkan, membina dan mengarahkan kapasitas perempuan Indonesia, sehingga membantu menciptakan harmonisasi kebijakan nasional dengan standarisasi internasional. Hal utama yang penting dan disadari masih sering menuai kritik dari pihak ketiga, adalah masih lemahnya perlindungan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Untuk itu, berbagai kebijakan yang mengarah pada penyempurnaan perlindungan tenaga kerja perempuan ini harus ditingkatkan dan merupakan salah-satu agenda kerja Departemen Luar Negeri yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Penerapan keseimbangan/kesetaraan gender di lingkungan Departemen Luar Negeri telah dilakukan secara konsisten. Hal mi terbukti dengan keberadaan para diplomat perempuan dan bahkan duta besar perempuan di kancah diplomasi yang cenderung didominasi oleh kaum laki-laki.

Data Biro Kepegawaian Departemen Luar Negeri (Agustus 2006) menunjukkan bahwa dan 3.255 orang pegawai Departemen Luar Negeri, 806 orang (24,76%) perempuan. Dan keseluruhan 1.517 orang Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN), jumlah PDLN perempuan 369 orang (24,32%). Untuk jabatan struktural, dan 605 Pejabat Eselon I sld Eselon IV, terdapat 147 orang (24,29%) pejabat perempuan. Untuk jabatan Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Departemen Luar Negeri masih memerlukan upaya lebih, mengingat dan 108 Duta Besar/Konsul Jenderal/Konsul, hanya terdapat 4 (empat) orang Duta Besar perempuan dan 2 (dua) orang Konsul Jenderal (5,6%).

Namun perkembangan selama dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah perempuan yang diterima sebagai pegawai Departemen Luar Negeri. Pada tahun 2005, dan 97 orang peserta Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) yang terjaring dalam proses rekrutmen tahun 2003, hampir separuhnya adalah perempuan yaitu 47 orang (48,45%). Sedangkan pada tahun 2006, terdapat 98 orang peserta Sekdilu, jumlah peserta perempuan adalah 51 orang (52,04%). Perkembangan tersebut merupakan buah dan upaya keras pimpinan Departemen Luar Negeri dalam menerapkan pengarusutamaan gender di lingkungan Departemen Luar Negeri.

Guna merespon kecenderungan yang terjadi dan dalam rangka pelaksanaan lnstruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang merupakan salah satu substansi hukum dan kebijakan dan pelaksanaan CEDAW, Departemen Luar Negeri telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Luar Negeri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.061V/06 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Mei 2006. Pembentukan Pokja tersebut bertujuan untuk mempromosikan penerapan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Luar Negeri.
 
Dalam tindak Ianjutnya, Pokja dimaksud dalam plan of action-nya telah merancang 3 (tiga) macam kegiatan pada Tahun Anggaran 2006, yaitu: pertama, kegiatan pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan di Iingkungan Departemen Luar Negeri yang masih bersifat bias gender atau diskriminatif terhadap perempuan; kedua, kegiatan Seminar mengenai Gender; ketiga, Sosialisasi mengenai Gender di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Diharapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Departemen Luar Negeri mampu memastikan terserapnya prinsip-prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam implementasi kebijakan di Departemen Luar Negeri (gender-driven). Melalui Pokja itu pula, diharapkan Departemen Luar Negeri mampu:
 
(a) meningkatkan kualitas para diplomat perempuan Indonesia, tidak saja kualitas dalam bidangnya sesuai tugas dan fungsinya, melainkan juga kualitas hidupnya sebagal perempuan;
(b) melaksanakan kebijakan yang sensitif gender di Iingkungannya;
(c) memberikan kesempatan lebih banyak lagi bagi perempuan Indonesia untuk berperan dan berkarir dalam bidang diplomasi; dan,
(d) dalam menjalankan peranannya itu, para diplomat perempuan dan laki-laki tidak pernah berhenti memperjuangkan upaya penghapusan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender di seluruh Iingkungan kerja mereka.

Sebagai penutup, besar harapan saya tujuan mulia tersebut di atas dapat tercapai dalam waktu relatif singkat.
 
Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, saya nyatakan Seminar ini dibuka secara resmi.
 
Terima kasih,
 
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh