Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Himbauan agar WNI di Sana'a, Yaman terus waspada berikut nomor kontak KBRI Sana'a     |       Warning kepada WNI yang akan bepergian ke Perancis dan negara Eropa lainnya untuk lebih berhati-hati dan cepat menghubungi KBRI atau Perwakilan RI terdekat jika terjadi apa-apa.     |       Unduh Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2015 di sini     |       Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2014 dari Pelamar Umum     |       Himbauan untuk WNI di Luar Negeri untuk Tidak Mengikuti Program Wajib Militer     |       Seruan Untuk Waspada Terhadap Upaya Penipuan yang Mengatasnamakan Menteri Luar Negeri RI      |       

Landasan, Visi, Misi Polugri

C. Tugas Kementerian Luar Negeri

Sabtu, 01 Agustus 2009

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan mengenai:
 
a.     Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia;
 
b.     Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional;
 
c.     Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
 
Di dalam Undang-Undang tersebut juga ditetapkan bahwa Menteri Luar Negeri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Tugas Kementerian Luar Negeri adalah:
 
a.     Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
 
b.     Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.
 
c.     Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
 
d.     Aparatur hubungan luar negeri.
 
Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

 

AksesInvitesMajalah QuAsPengumuman Rekrutmen CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2013Tabloid Diplomasi
Live PPTM 2015ppidBuletin Komunitas ASEANDiplomasi Indonesia 2013ASEAN Selayang Pandang
Pedoman Praktis Pembuatan Pengesahan dan Penyimpanan Naskah PIPanduan Umum Tata Cara dan Kerjasama LN oleh PemdaPerpustakaan Ali AlatasPeluangBuletin Jendela
Ayo Kita Kenal ASEANBSBI 2015Sambut dan Sukseskan Komunitas ASEAN 2015Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017Proses dan Tata Cara
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Syarat dan Ketentuan